Author Archives: amflife

About amflife

Scio Me Nihil Scire : One Thing I Know that I know Nothing (Socrates)

Toleransi, Agama dan Kecerdasan

Hampir satu abad terakhir para peneliti mencoba menemukan korelasi ke-religius-an (religiosity) dengan kecerdasan (intelligence). Berbagai penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh tingkat kecerdasan terhadap tingkat religiosity seseorang. Pengujian dilakukan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat dengan berbagai level pendidikan dan latar belakang. Secara umum, studi-studi tersebut menunjukkan hubungan negatif (negative correlation) antara tingkat kecerdasan dan ke-religius-an. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kecerdasan (IQ) seseorang, maka tingkat religiosity-nya akan semakin rendah.

Kita bisa membaca beberapa publikasi mutakhir yang meneliti hubungan inteligence-religiosity ini. Studi yang dilakukan oleh Yoav Ganzach dan Chemi Gotlibovski misalnya [1]. Studi ini menguji korelasi intelligence dan religiosity antar dua orang saudara kandung yang dibesarkan dalam keluarga yang sama.

Ganzach dan Gotlibovski menemukan tingkat inteligensia (yang diukur berdasarkan IQ) akan berbanding terbalik dengan religiosity. Maka dalam konteks ini, seorang dengan IQ tinggi akan cenderung tidak religius dibandingkan saudaranya yang memiliki IQ lebih rendah. Meskipun mereka sama-sama dibesarkan dalam pola didik keluarga dengan latar belakang sangat religius.

Studi ini juga dikembangkan dengan menguji hubungan kecerdasan-religiusitas terhadap tingkat pendidikan [2]. Menariknya, hasil studi ini menunjukkan tingkat pendidikan tidak memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat religiusitas sesorang. Karena tidak ada pola yang konsisten ketika tingkat religiusitas dibandingkan dengan tingkat pendidikannya. Bahkan jika dipisahkan berdasarkan asal keluarga dengan latar belakang religius yang kuat dan yang tidak.

Anak yang kurang cerdas meskipun mendapatkan pendidikan tinggi tetap saja akan menjadi individu religius ketika memiliki latar belakang religius. Sebaliknya, anak cerdas akan tumbuh menjadi individu yang kurang religius atau religiusitas yang rendah baik ia berpendidikan rendah dan dari latar belakang keluarga yang sangat religius. Artinya, kecerdasan akan memberikan dampak lebih signifikan terhadap religiosity. Pada saat yang sama, studi tersebut juga menunjukkan tingkat pendidikan tidak menggambarkan tingkat kecerdasan seseorang.

Publikasi lain yang juga tidak kalah menarik adalah dari Miron Zuckerman et. al yang melakukan meta analisis terhadap penelitian-penelitian terkait untuk hubungan kecerdasan dan religiosity [3]. Dalam publikasinya, Zuckerman et. al. mengevaluasi hasil studi-studi mengenai hubungan inteligence-religiosity. Studi tersebut menunjukkan beberapa kesalahan dalam mem-parameterisasi-kan tingkat kecerdasan.

Salah satu contohnya adalah studi-studi yang mengukur tingkat kecerdasan melalui GPA atau IPK. Menurut data merekan (Zuckerman et. al), dalam pengujian terhadap IPK mahasiswa diperguruan tinggi, IPK tidak menggambarkan tingkat IQ seseorang. Kesalahan yang sama dengan membandingkan kecerdasan (IQ) dengan tingkat pendidikan.

Banyak penelitian serupa yang kurang lebih memberikan hasil yang sama mengenai hubungan kecerdasan dan religiusitas. Baik yang dilakukan berdasarkan etnik tertentu seperti Helmuth Nyborg [4] maupun kelompok umur tertentu seperti  [5]. Peneliti-peneliti tersebut menemukan korelasi yang sama antara kecerdasan dan religiusitas. Semakin tinggi kecerdasan sesorang, maka akan semakin rendah tingkat ke-religius-an sesorang tersebut.

Para peniliti ini sepakat, setidak-tidaknya terdapat tiga faktor yang dipercaya melandasi korelasi negatif antara kecerdasan dan tingkat ke-religius-an (inteligence-religiosity) tersebut. Pertama, orang-orang cerdas memiliki kecenderungan menolak pemahaman dogmatis yang biasanya ada pada pemahaman agama.

Kedua, orang-orang cerdas memiliki kecenderungan untuk berpikir secara analitik sebagai lawan dari sikap intuitif yang mendasari kepercayaan terhadap agama. Dan yang ketiga, fungsi agama sebagai pengendalian diri, peningkatan kemampuan diri (self-enhancement) dan perasaan aman (secure attachment) dapat diberikan oleh kecerdasan. Sehingga orang-orang cerdas merasa tidak terlalu memerlukan bantuan untuk itu.

Disisi lainnya, kepercayaan terhadap agama cenderung terjadi secara intuitive. Sesorang dengan tingkat kecerdasan yang rendah akan cenderung lebih mudah menerima begitu saja semua ajaran agama yang ia terima. Karena mereka akan kesulitan berpikir kritis terhadap ajaran agama yang ia terima, karena itu mendorong mereka untuk keluar dari pola intuitif-nya.

Mereka cenderung tidak mampu melihat kemungkinan-kemungkinan lain ajaran tersebut. Lebih jauh lagi, mereka juga akan sulit menerima antithesis dari thesis yang mereka percaya. Sehingga mereka tidak pernah menggerakkan thesis nya menjadi synthesis baru. Maka agama yang bersifat literally atau diterima begitu saja dengan berlindung dibalik kata “iman” akan jauh lebih mudah bagi mereka.

Lalu apakah artinya orang-orang cerdas bisa dipastikan tidak akan taat beragama atau malah cenderung tidak percaya agama? Sementara jika menengok sejarah beberapa daftar ilmuwan besar, kita bisa menemukan beberapa ilmuwan besar yang juga seorang penganut agama yang taat.

Blaise Pascal misalnya, adalah seorang matematikawan dengan sumbangsih besar dengan penemuan kalkulator analog yang juga seorang biarawan. Immanuel Kant, salah satau filsuf dengan karya-karyanya berpengaruh juga merupakan orang yang taat beragama. Tentu saja kita harus menerima kalau para ilmuwan tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi.

Dalam sejarah Islam kita juga menemukan beberapa nama-nama ilmuwan yang juga dikenal sebagai muslim yang taat. Fakhruddin Al-Razi misalnya, adalah seorang fisikawan dan ahli kima (alchemist) yang memberikan banyak sumbangsih bagi pengetahuan modern saat ini. Salah satu sumbangan pemikiran Al-Razi yang paling terkenal adalah kritiknya terhadap model geosentris Ptolemy yang menyatakan bumi sebagai pusat dari alam semesta. Bagi Al-Razi, bumi (world) bukanlah pusat alam semesta, melainkan bagian dari konstelasi benda-benda langit. Lebih jauh lagi, alih-alih hanya satu bumi, Al-Razi juga berpendapat bahwa terdapat banyak world di alam semesta. Uniknya lagi, beliau mengungkapkan ide ini berdasarkan Al-Quran.

Demikian juga dengan Ibn al-Haytham, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan optik, astronomi dan matematika. Sama halnya dengan Al-Razi, Al-Haytham mempelajari dan akhirnya mengkritisi teori Optik Ptolemy. Al-Haytham juga mempelajari dan mengembangkan teorema geometri Euclid dan memformulasikan Lambert quadrilateral. Selain seorang Ilmuwan dengan banyak kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan, al-Haytham juga merupakan seorang muslim yang taat.

Berdasarkan fakta tersebut, tentu saja kita bisa belihat ketidak konsistenan dengan hasil penelitian mutakhir yang menunjukan korelasi negatif antara religiusitas dan kecerdasan. Maka, mungkin saja kita perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh mengenai hubungan inteligence dan religiosity ini. Pertanyaannya, bagaimana implementasi pola pikir intuitif ini bisa terjadi dalam sikap beragama? Apakah memang benar rasionalitas yang menjadi dasar berpikir analitik adalah sesuatu yang asing bagi pemahaman agama? Meninjau sejarah Mu’tazilah dan Ash’ariah dalam peradaban Islam dapat membantu kita memahami hal ini.

Kelompok Mu’tazilah pada awalnya adalah kelompok yang mengambil sikap netral pada masa perpecahan karena terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini kemudian berkembang pesat di era kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini, dunia Islam melalui kelompok Mu’tazilah begitu terbuka terhadap pengetahuan dari manapun.

Mereka mengkaji secara serius dari teori Euclid hingga Phytagoras, mereka mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan logis mengenai ajaran Agama Islam dari filsafat Helenistic hingga filsafat Hindu. Sehingga tidak jarang juga mereka disebut sebagai free thinker atau kelompok liberal. Implikasi dari sikap ini, Peradaban Islam kemudian berkembang secara pesat. Hal ini tentu saja disebabkan wilayah tersebut menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang terjatat dalam sejarah, pada masa ini ketika Eropa dalam era kegelapan, dunia Islam mengalami era ke-emasan.

Dengan menggunakan dasar logika yang mereka dapatkan dari filsafat-filsafat Henelistic, creation ex-nihilo, mereka mengembangkan konsep Tauhid dimana konsep Tuhan yang abadi sabagai satu dan kesatuan yang absolut dan tidak punya bagian terpisah. Sehingga, apapun yang menjadi bagian dari Tuhan tidak dapat dimusnahkan. Maka tidak mungkin Al-Quran adalah kata-kata dari Allah SWT karena ia akan menjadi bagian dari Tuhan yang abadi. Implikasinya, Mu’tazilah percaya bahwa Al-Quran adalah ciptaan (makhluk) Allah SWT sehingga ia tidak kekal sebagaimana Allah SWT.

Selain itu, Mu’tazilah juga mempercayai konsep surga dan neraka yang dibangun dari proses logis yang kurang lebih mirip. Tuhan menginginkan yang terbaik bagi manusia, namun free-will lah yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Maka Tuhan akan memberikan ganjaran bagi mereka yang berbuat kebaikan dan menghukum siapa saja yang berbuat kejahatan.

Pada era kekhalifaan Abbasiyah dibawah Al-maʾmūn Ibn Ar-rashīd pada tahun 827M menetapkan paham tersebut debagai dogma negara. Pada tahun 830M kekhalifahan ini juga menetapkan minha (inquisisi) yang menghukum mereka yang berbeda pendapat dengan dogma tersebut. Salah satu korbannya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali.

Kemudian sejarah mencatat sebuah perdebatan antara Abu Al Hasan al Ashary dengan Al-Jubai, gurunya yang juga pemuka Mu’tazilah. Dalam perdebatannya dengan Al-Jubai, Ashary menunjukan jika nalar memiliki kelemahan, karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan. Maka seharusnya kita memberikan ruang dan mengakui keterbatasan tersebut.

Perlu dicatat disini, Al-Ashary mengkritisi Al-Jubai juga menggunakan nalar, bukan dengan hujjah atau pendapat yang secara kaku merujuk pada ayat-ayat tertentu. Artinya disini kita bisa melihat, yang dikritisi oleh Al-Ashary adalah kekakuan paham Mu’tazilah yang meskipun awalnya dibangun dari proses berpikir kritis. Pengikut Al Ashary ini kemudian menyebut diri mereka sebagai Ash’ariah. Terkadang disebut juga sebagai kelompok tradisionalis yang menempatkan Al-Quran, Sunnah dan Hadith sebagai pedoman utama.

Dalam konteks pola pikir analitik dan intuitif yang mendasari kepercayaan, kita tentu saja dengan mudah melihat kalau Mu’tazilah bertransformasi yang awalnya membangun pemahaman dengan keterbukaan pikiran menjadi kelompok yang anti terhadap perbedaan atau berpikiran tertutup. Mekanisme berpikir kelompok Mu’tazilah yang awalnya mengikuti pola analitik berubah menjadi intuitif. Karena mereka tidak memberikan ruang untuk orang lain berbeda pendapat dengan mereka. Ketika menggunakan inquisisi negara untuk memaksakan kebenaran versi mereka, Mu’tazilah bertansformasi dari kelompok yang awalnya berlandaskan logis menjadi dogmatis.

Sebaliknya, Ash’ariah meskipun kerap disebut bagai aliran tradisionalis, membangun argumentasinya berdasarkan alur berpikir secara analitik. Al-Ashary juga menggunakan logika dalam menyusun argumentasinya. Dalam perdebatannya dengan Al-Jubai, Al-Ashary menggunakan argumentasi argumentasi dialog antara tiga orang yang meninggal, (orang yang saleh, orang jahat dan anak kecil).

Al-Ashary menantang logika Mu’tazilah yang diwakili oleh Al-Jubai, bagaimana konsep punishment and reward bisa berlaku secara adil pada tiga orang tersebut. Karena apapun ganjaran bagi masing-masing orang tersebut menjadi tidak adil. Sehingga tidak sesuai dengan Sifat Allah. Argumentasi Al-Ash’ary ini menunjukkan alur bepikirnya yang analitis. Sehingga Ash’ariah menjadi menarik bagi para pemikir.

Maka tidak heran kita mengenal Al-Razi dan Al-Haytham menjadi pengikut aliran Ash’ariah ini. Selain berpedoman scriptures Islam, kelompok As’ariah ini tetap terbuka untuk mempelajari secara serius ilmu-ilmu filsafat dari tradisi Helenisme, Hinduisme hingga Judaisme. Maka tidak heran dalam banyak tulisan mereka kita menemukan referensi dari Phytagoras, Euclid, dan Aristoteles.

Meskipun kemudian dalam perkembangannya, kelompok ini juga mengalami perubahan yang kurang lebih sama seperti Mu’tazilah. Aliran Ash’ariah ataupun turunannya, kemudian mengharamkan logika dalam memahami Agama. Kondisi ini yang kemudian kita ketahui membawa kemunduran bagi peradaban Islam hingga sekarang.

Berdasarkan konteks tersebut, kita bisa melihat kalau latar belakang intelligence-religiosity menjadi tidak relevan dalam kasus Ash’ariah-Mu’tazilah ini. Mu’tazilah yang mengedepankan logika bisa juga menjadi dogmatis terhadap pemahamannya. Sebaliknya, Ash’ariah yang tradisionalis memegang teguh prinsip agama, juga bisa mengikuti pola pikir analitik dan memberi ruang logika untuk menemukan penjelasan.

Orang cerdas tidak melulu tidak percaya terhadap agama. Mereka hanya tidak mau mengikuti aturan agama yang kaku, yang tidak memberi ruang untuk melakukan pola pikir analytic. Mereka yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi akhirnya sering dituduh tidak beriman, karena pola berpikir logis mereka kerap menjadi serangan bagi keyakinan keagamaan.

Hal ini bisa kita lihat dari Newton yang akhirnya dituduh “tidak beriman” karena keyakinan mereka tidak sesuai dengan ajaran baku yang dikeluarkan oleh otoritas agama yang berkuasa pada masa tersebut. Padahal sebelumnya, Newton merupakan anggota terhormat dari college “the holy undivided trinity” di Cambridge yang merupakan tempat pendidikan paderi bagi gereja pada masa itu.

Newton dikeluarkan dari fellow college dengan tuduhan bid’ah setelah secara terang-terangan mempertanyakan posisi Yesus dalam Trinitas. Newton tidak bisa untuk tidak mempertanyakan hal-hal yang menurutnya bertentangan dengan logikanya. Maka berdasarkan hal ini, Newton bukan tidak percaya terhadap agama, namun ia menolak pemahaman agama yang kaku dan dogmatis.

Bahkan lebih jauh lagi, hal yang sama juga bisa diuji pada ilmuwan-ilmuwan besar yang dikenal sebagai agnostic atau terlihat tidak terlalu peduli pada agama. Albert Einstein salah satu contohnya, dalam salah satu wawancara yang dimuat dalam bukunya George Sylvester Viereck, Glimpses of the Great, pada tahun 1930. Einstein menyatakan ia bukanlah seorang atheist juga bukan seorang pantheisme (dugaan ini dikemukakan karena ia mengagumi Baruch Spinoza, seorang filsuf yang meyakini kesatuan realitas dan ketuhanan).

Einstein mengilustrasikan kepercayaannya terhadap Divine Being (Wujud Tuhan) sebagai anak kecil yang masuk dalam sebuah perpustakaan yang penuh dengan buku. Anak kecil tersebut memahami betul kalau buku-buku tersebut ada yang menulis. Maka dalam konteks ini, agak sulit kita mengatakan kalau Einstein tidak religius atau kurang religius.

Jika digali bagaimana studi-studi mutakhir yang melihat hubungan negatif antara kecerdasan dan religiosity melakukan parameterisasi. Kita juga kembali menemukan penjelasan terhadap ketidak konsistenan tersebut. Salah satu contohnya yang bisa ditemui dalam publikasi Yoav Ganzach dan Chemi Gotlibovski, Instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat religiosity oleh menunjukkan seseorang yang memiliki keyakinan jika Agama harus dipercayai “excactly” sebagaimana tertulis atau tidak memberikan ruang untuk mempertanyakan keyakinan tersebut.

Dengan definisi religius seperti itu, tentu saja kita akan kesulitan melihat orang yang memiliki kecerdasan tinggi sekaligus adalah seorang yang religius. Karena keterbukaan pikiran adalah salah satu indikasi kecerdasan. Sesorang dengan tingkat kecerdasan tinggi akan tertarik dengan benturan pemikiran. Pada saat yang sama, orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi juga tidak menyukai konsep agama yang dogmatis.

Dengan demikian, kita bisa sedikit merevisi tingkat religiusitas ini dengan tingkat intoleransi/toleransi. Semakin tinggi kecerdasan seseorang semakin toleran sikapnya dalam beragama, sebaliknya semakin rendah kecerdasan seseorang tersebut maka semakin tinggi kecenderungannya bersikap intoleran.

Memahami korelasi kecerdasan dan sikap intoleran ini, kita juga bisa mendapatkan penjelasan mengenai fenomena kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Agama. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Agama kerap menjadi alasan yang cukup kuat untuk seseorang membunuh. Karena mereka percaya, membunuh orang lain adalah jalan pintas menuju surga.

Pada umumnya keyakinan ini mereka dapatkan karena hasutan dari seseorang yang ‘so called‘ rohaniawan ataupun pemuka agama. Para pelaku bom bunuh diri sering kali adalah pemuda tanggung dengan pemahaman agama terbatas yang diterima secara letterlijk.

Sederhananya, tingkat kecerdasan yang rendah ini yang membuat kaum fundamentalis ini kesulitan mentoleransi perbedaan, karena hal tersebut akan membuat mereka merasa insecure. Mereka menyukai keseragaman karena hal ini membuat mereka tidak perlu menghadapi benturan pemikiran.

Orang-orang dengan kecerdasan rendah ini juga akan mudah sekali curiga kalau kelompok lain diluar agamanya memiliki niat buruk. Maka tidak heran jika kita melihat mereka cenderung menyukai segala teori konspirasi untuk melegitimasi kecurigaannya. Mereka juga akan sangat mudah terpancing secara emosional karena marah adalah salah satu indikasi rendahnya tingkat kecerdasan mereka.

Sebaliknya, orang-orang dengan kecerdasan tinggi akan cenderung memiliki sikap toleran. Karena mereka memahami perkembangan pemikiran membutuhkan tantangan (challenge) dan pengujian. Setiap pemikiran harus mengalami pengujian terus-menerus hingga ia bisa dikatakan benar. Mereka menjadikan agama lebih sebagai ruang private untuk mengenal Tuhan (divine being) dari pada identitas. Sehingga tidak mudah merasa terhina ketika ada yang mengkritisi ajaran agamanya.

Terkait dengan hasil penelitian Ganzach et. al yang menunjukan tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan, latar belakang keluarga dan lingkungan terhadap religiusitas. Maka kita tidak perlu heran ada yang berpendidikan tinggi namun menjadi tidak toleran. Atau juga ada mereka yang tumbuh dan berkecimpung dilingkungan yang sangat tidak religius namun terkait sikap dalam beragama lebih cenderung tidak toleran. Hal ini semata-meata adalah karena faktor kecerdasan mereka yang rendah.

Referensi

[1] Yoav Ganzach dan Chemi Gotlibovski (2013), “Intelligence and religiosity: Within families and over time“. Intelligence 41 (2013) 546–552

[2] Yoav Ganzach, Shmuel Ellis dan Chemi Gotlibovski (2013) “On intelligence education and religious beliefs” Intelligence 41 (2013) 121–128

[3] Miron Zuckerman, Jordan Silberman dan Judith A. Hall (2013). “The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations“. Personality and Social Psychology Review 17(4) 325–354 © 2013 sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1088868313497266 pspr.sagepub.com

[4] Helmuth Nyborg (2009), “The intelligence–religiosity nexus: A representative study of white adolescent Americans”, Intelligence 37 (2009) 81–93

[5]  (1998),  “The relationship between intelligence and religiosity among 15–16-year-olds”, Journal of Mental Health, Religion & Culture,

Advertisements

Salah Paham Mengenai Reklamasi (3)

Banyak yang merasa dengan membatalkan reklamasi Jakarta sudah pasti akan menyelematkan lingkungan. Benarkah demikian? Benarkah menghentikan dan membatalkan reklamasi Jakarta merupakan tindakan menyelamatkan lingkungan?

Dengan sudah adanya pembangunan pulau-pulau Reklamasi di perairan Teluk Jakarta ini. Maka jika menghentikan Reklamasi Jakarta, kita akan hanya memiliki dua pilihan; (1) menghentikan reklamasi dan seluruh pulau yang terbangun harus dibongkar. Sementara  (2) adalah menghentikan reklamasi dan pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun tidak dibongkar.

Opsi 1: Membatalkan Reklamasi Jakarta dengan membongkar Pulau-Pulau yang sudah dibangun.

Seperti yang dibahas sebelumnya, membongkar pulau-pulau yang sudah dibangun ini tentu saja akan menimbulkan masalah. Baik itu dari sisi pembiayaan maupun dari sisi country risk.  Jika kedua permasalahan tersebut dapat kita abaikan, kita masih menghadapi permasalahan secara teknis.

Pulau-pulau yang sedang dibangun sekarang ada yang sudah dalam tahap pematangan lahan atau pemadatan lapisan tanah. Hal ini membuat tanah reklamasi menjadi padat sehingga tidak mudah dibongkar untuk dikembalikan menjadi laut. Maka salah satu opsinya dalah dengan menggunakan metode blasting atau dengan bahan peledak untuk menghancurkan pulau-pulau yang sudah dibangun. Tentu saja opsi ini akan jauh lebih membahayakan, terutama bagi lingkungan.

Jika dilakukan dengan metode pengerukan dengan alat berat, selain mahal metode ini juga akan memakan waktu lebih lama. Tentu saja kita akan melihat beberapa tahun kedepan, Jakarta akan membuang anggarannya untuk melakukan pengerukan kembali ini. Selain itu, Pengerukan kembali pulau-pulau tersebut akan mengakibatkan pengendapan sediment keseluruh muara sungai. Hasil simulasi dengan finite element  method (FEM) berikut menunjukkan ilustrasi mengenai pergerakan sedimen didaerah ini.

Sumlation.png

Hasil pemodelan numerik ini mensimulasikan pergerakan sedimen dari pulau C dan D. Kondisi ini menunjukkan sedimen akan bergerak kearah muara Kali Dadap, Kali Kamal, Kali Angke dan Cengkareng Drain.

Hasil simulasi ini menunjukkan pergerakan sedimen akan menuju kearah sungai-sungai yang ada di sekitar pulau-pulau tersebut. Sehingga jika tidak ada metoda penanggulangan pada saat konstruksi, maka sungai-sungai tersebut akan tersumbat (clogging). Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan wilayah hulu dari sungai-sungai tersebut akan terendam oleh banjir.

Hal ini belum termasuk kerusakan lingkungan akibat penyebaran sedimen kebeberapa daerah disekitar pulau-pulau tersebut. Termasuk wilayah hutan mangrove yang berada di Muara Angke. Maka membongkar pulau-pulau yang sudah ada, selain akan sangat mahal sekali juga sangat membahayakan lingkungan. Selain itu, material pasir yang sudah ditumpuk pada perairan tersebut bisa mencapai lebih dari 50 juta kubik, tentu saja ini harus dijawab akan dibuang kemana material tersebut.

Material bekas reklamasi tersebut juga tidak akan mudah untuk dimanfaatkan secara langsung, terutama sebagai bahan konstruksi. Karena ada kandungan garam yang membahayakan struktur besi pada tulangan membutuhkan pengolahan terlebih dahulu. Jumlah material yang besar juga menjadi masalah tersendiri untuk lokasi penyimpanan karena tidak mungkin secara langsung dapat dimanfaatkan. Maka solusi yang mungkin akan diambil adalah dengan membuangnya ke laut, yang dikenal dalam kegiatan pengerukan dengan dumping. Melakukan dumping untuk jumlah sebesar itu tentu saja juga akan membahayakan lingkungan.

Opsi berikutnya dalam membatalkan reklamasi Jakarta yang mungkin bisa diambil adalah hanya menghentikan Reklamasi dan mengambil alih pulau-pulau yang sudah dibangun. Opsi 2 ini salah satu yang sering dikemukakan ketika tidak bisa menemukan solusi untuk menangulangi resiko yang terdapat pada opsi 1. Meskipun akan tetap sulit membayangkan bagaimana pilihan ini dilaksanakan, tapi mari berandai-andai jika langkah ini yang akan diambil.

Opsi 2: Membatalkan Reklamasi Jakarta dan Pulau-Pulau yang sudah dibangun dipertahankan.

Reklamasi tidak pernah direncanakan akan berhenti ditengah jalan apalagi akan dibongkar. Sehingga pulau-pulau tersebut tidak dirancang untuk berdiri sendiri-sendiri. Maka, jika pemerintah gegabah mengambil keputusan, yang akan menanggung akibatnya adalah warga Jakarta.

Untuk menjelaskan mengenai opsi 2 ini tidak ada cara lain untuk menjelaskan mengenai dampak tersebut selain menjelaskannya dasar teorinya terlebih dahulu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan membuat penjabarannya lebih sederhana dan ringan.

Kesetimbangan  Pantai (Coastal Equilibrium).

Dr. Richard Silvester dan Dr. John C. Hsu , dari The University  Western Australia dalam bukunya “Coastal Stabilization: Innovative Concepts ” pada tahun 1993, memaparkan mengenai konsep coastal equilibrium. Pada dasarnya pantai merupakan kondisi alam dari garis pantai yang dinamis, suatu garis pantai pantai bisa maju atau pun mundur dalam proses akresi-erosi dan sedimentasi. Jadi dalam satu coastal cell ada daerah yang maju (sedimentasi) ada daerah yang mengalami kemunduran (erosi). Pergerakan garis pantai ini terjadi pada wilayah coastal cell nya. Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana konsep pantai setimbang berdasarkan teori Sylvester dan Hsu.

Coastal Cell.jpgGambaran mengenai teori equilibrium dari coastal cell sesuai dengan Teori Sylvester and HSu (1993). Teori ini kemudian berkembang dan diaplikasi dalam infrastruktur perlindungan pantai akibat abrasi.

Suatu pantai berevolusi karena suatu proses interaksi gelombang dengan pantai yang menimbulkan arus atau yang dikenal dengan wave induced current.  Gelombang yang datang tidak tegak lurus terhadap pantai akan cenderung mendorong arus sejajar pantai atau yang dikenal sebagai Longshore Current. Proses ini kemudian mendorong sediment pada arah tertentu yang mengakibatkan pada suatu coastal cell terjadi abrasi dan akresi.

Longshore Current dan Evolusi Garis Pantai

Untuk menjelaskan mengenai proses yang terjadi pada suatu coastal zone, kita juga harus memahami terlebih dahulu mengenai beach drift, longshore current dan littoral drift. proses tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Gambar berikut memberikan ilsutrasi mengenai proses longshore current.

longshoredrift-current.fw.png

Gambaran mengenai proses longshore current. Pada suatu pantau terdapat dua proses, beach drift dan longshore drift. Ketika keduanya bekerja bersamaan disebut juga sebagai littoral drift.

Gelombang di daerah pantai dibentuk oleh angin diperairan lepas pantai. Kemudian gelombang tersebut mengalami transformasi menuju garis pantai. Transformasi ini terkadang membelokkan arah datang gelombang. Karena secara natural, gelombang berusaha membentuk garis tegak lurus pada saat terjadi perubahan kedalaman. Ketika sampai di perarian pantai, jika gelombang masih membentuk sudut terhadap garis pantai, maka longshore current akan terjadi.

Dalam aplikasi rekayasa perlindungan pantai (coastal protection), coastal engineer memanfaatkan fenomena ini. Pantai yang mengalami abrasi diganggu dengan suatu struktur sehingga pantainya bisa bergerak sesuai dengan arah yang kita mau. Salah satu contoh perlindungan pantai adalah seri detached breakwater dan Groyne. Gambaran berikut ini menunjukkan bagaimana garis pantai akan menjadi maju ketika sebuah struktur baru di bangun di depan garis pantainya. Dalam kasus perlindungan ini, perubahan garis pantai sudah direncanakan sehingga mencegah terjadinya abrasi.

Aplikasi.jpgAplikasi  struktur breakwater yang membuat garis pantai di beberapa negara yang dimaksudkan untuk menghindari abrasi pantai. Struktur ini membuat garis pantai menjadi berubah seperti yang terdapat pada ilustrasi. Beberapa bagian dari garis pantai tersebut secara perlahan akan berubah.

Pada perairan Teluk Jakarta, kondisi ini juga terjadi. Pantai-pantai dikawasan ini juga mengalami perubahan. Ada daerah-daerah yang maju dan ada yang mundur. Untuk menguji hal ini maka perlu dilihat mengenai kondisi Teluk Jakarta.

Coastal Equilibrium di Teluk Jakarta

Teluk Jakarta bisa dikatakan sebagai satu wilayah Coastal Cell besar dengan beberapa Coastal Cell kecil didalamnya seperti yang dikemukakan dalam Teori “Sylvester and Hsu” tersebut. Gambar berikut ini adalah capture dari Google Earth untuk melihat dinamika pantai pada perairan Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta 1984.jpgTeluk Jakarta 1994.jpgTeluk Jakarta 2004.jpgTeluk Jakarta 2012.jpg

Gambaran perubahan garis pantai Jakarta dari 1984-2004 sebelum adanya pembangunan Pulau-Pulau Reklamasi di Utara Jakarta hingga adanya pulau C pada tahun 2012.  Data ini tidak terlalu menunjukkan perubahan, namun jika dilihat di google earth maka akan terlihat eprubahan garis pantai dibeberapa lokasi

Untuk membuktikan longshore current terjadi di Teluk Jakarta ini, maka kita perlu melihat data mengenai kondisi angin dan transformasi gelombang dikawasan ini. Data pengukuran angin yang dilakukan BMKG berikut ini menunjukkan kalau kngin di Teluk Jakarta lebih dominan berhembus dari arah Timur, dan beberapa dari arah barat. Dengan menggunakan suatu metode yang dikenal dengan hindcasting, maka kita dapat memperkirakan tinggi dan arah gelombang dilaut dalam.

Wind Rose merupakan salah satu cara untuk menggambarkan statistik angin yang diukur oleh BMKG. Data yang digunakan biasanya dalah data selama 10 tahun terakhir. Sementara, Wave rose adalah gambaran secara statistik mengenai kejadian gelombang pada daerah laut dalam (offshore zone) yang diolah dari ata angin. Berikut adalah Wind Rose dan Wave Rose untuk wilayah Jakarta.

Wind and Wave Rose.jpgwind rose dan wave rose di perairan Teluk Jakarta selama kurun waktu 10 tahun (2002-2012) yang menggambarkan angin dominan pada wilayah ini. Kelopak yang berwarna biru dan hijau ini menandakan arah datang gelombang dilepas pantai dari mana.

Jika dimodelkan transformasi gelombang pada kawasan ini akan bisa kita dapatkan kondisi gelombang merambat hingga didaerah pantai masih. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau longshore current terjadi di perairan ini. Gambar berikut adalah hasil pemodelan numerik untuk transformasi gelombang dari daerah laut dalam ke daerah pantai di Utara Jakarta.

Wave Ext.jpgTransformasi gelombang pada wilayah pantau utara Jakarta untuk arah datang gelombang dominant. Seperti yang dapat dilihat dari wind rose dan wave rose, gelombang datang dari kedua arah. Sehingga kejadian yang sama akan terjadi pada kedua kondisi.

Sebuah laporan yang ditulis oleh  Eric C. F. Bird dan Otto S. R. Ongkosongo dari The United Nations University pada tahun 1980 yang berjudul “Environmental changes on the coasts of Indonesia” merilis mengenai kondisisa pantai di Jakarta. Dari laporan tersebut maka kita dapat melihat bahwa di daerah pulau C dan D yang sudah terbangun merupakan daerah accretion. Maka data ini juga menkonfirmasi data-data sebelumnya mengenai proses pantai di Teluk Jakarta.

80197E08.gif

Gambar mengenai kondisi pantai Jakarta seperti yang ditulis dalam laporan  Eric C. F. Bird and Otto S. R. Ongkosongo, 1980: “Environmental changes on the coasts of Indonesia“, The United Nations University.  ISBN 92-808-0197-X

Maka dengan adanya pulau-pulau reklamasi, artinya kita akan merubah equilibrium dikawasan ini. Pulau-pulau ini akan memicu perubahan gerakan sedimen dari kawasan ini. Berdasarkan Studi yang dilakukan oleh team akademisi pimpinan Prof. Hang Tuah (alm) Reklamasi Utara Jakarta adalah satu kesatuan.

Design Pulau-Pulau Reklamasi dan Longshore Current

Konfigurasi ini membuat breaking line dari gelombang menjadi hilang, karena bagian terluar dari pulau-pulau reklamasi berada di belakang surf zone. Dengan demikian littoral drift dan longshore current yang  terjadi pada daerah pantai baru. Sehingga dengan demikian equlibrium baru langsung terbentuk ketika seluruh gugusan pulau selesai dibangun. Gambar berikut menunjukkan pola konfigurasi pulau-pulau yang bagian terluarnya dibuat mengikuti garis tertentu pada perairan teluk jakarta.

Ilustrasi2.jpg

Reklamasi Jakarta yang direncanakan merupakan ssatu kesatuan. Dengan keseluruhan pulau, maka proses pada derah litoral tidak terjadi. Karena keseluruhan pulau mengakibatkan gelombang datang pada daerah reklamasi tidak sempat mengalami breaking.

Ketika pulau yang sudah dibangun tersebut berdiri sendiri, kemungkinan besar pulau-pulau tersebut akan menjadi penangkap sedimen dalam littoral process nya. Hal yang paling dikhawatirkan adalah pengendapan sedimen di daerah muara sungai. Ilsutrasi berikut menunjukkan bagaimana proses sedimentasi yang akan terjadi jika pulau-pulau Reklamasi berdiri sendiri.

Ilustrasi.jpg

Ilustrasi kondisi pengendapan pada perairan Jakarta jika hanya beberapa pulau-pulau tersebut yang dipertahankan. Kondisi ini adalah salahsatu kemungkinan pengendapan uamh akan membuat Cengkareng Drain terjadi Clogging. Kondisi ini juga akan semakin parah dalam waktu jangka panjang. Karena Muara Kali Angke bisa ditutupi oleh sedimen juga. Sementara Kali tersebut melalui NCICD Phase A dibangun seawall yang menempel ke garis pantai, sehingga aliran sungai ke laut diatur oleh pompa. Kondisi ini mengakibatkan sistem flushing alamiah tidak terjadi pada daerah estuary ini.

Sama halnya dengan kejadian pada opsi 1, muara-mura sungai pada kawasan ini pada akhirnya juga akan tersumbat (clogging). Daerah hulu juga akan terendam oleh banjir, bedanya pada opsi ini prosesnya akan sedikit lebih lambat dari pada opsi 1. Namun, karena land subsidence di kawasan Jakarta terus menerus terjadi, kondisi banjir menjadi masalah yang jauh lebih buruk pada kondisi ini. Sehingga solusi ini juga akan berbahaya, baik itu bagi lingkungan tentu saja bagi masyarakat Jakarta.

Membatalkan Reklamasi Jakarta dan Menyelamatkan Lingkungan

Dengan melihat semua konsekuensi tersebut, maka dengan demikian, kita kembali harus menjawab pertanyaan berikut: Apakah benar membatalkan Reklamasi akan menyelamatkan lingkungan seperti yang selama ini di claim? Menentang Reklamasi Jakarta adalah hak siapapun, tapi jika alasannya adalah mencegah kerusakan lingkungan, alasan tersebut tidak tepat. Dengan semua konsekuensi yang sudah dijabarkan tentu saja kita bisa memahami, menghentikan reklamasi mungkin lebih membahayakan bagi lingkungan dibandingkan meneruskannya.

Reklamasi ini ibarat permainan Jumanji, begitu kita memulainya maka kita harus selesaikan hingga akhir. Jika tidak, lebih banyak kerugian yang terjadi. Bukan hanya bagi para pemainya, tetapi juga bagi banyak orang disekitar kita. Yang bisa kita lakukan adalah, memastikan semua bermain dengan jujur dan mengikuti semua aturan yang berlaku dan yang paling penting, menyelesaikan permainan.

Sebelumnya: Reklamasi Jakarta berbeda dengan Reklamasi Teluk Benoa, Bali

London Attack, Terorisme dan Islam

Wesminster-782564.jpg

Kejadian penyerangan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan Islam di pusat kota London memang menyedihkan. Karena kejadian di kota yang dipimpin oleh Sadiq Khan, muslim pertama yang menjadi walikota London, ini selain menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan Islam,  kejadian ini juga memperkuat stigma Islam sebagai agama kaum barbar. Lebih menyedihkan lagi, karena dilakukan oleh kelompok orang yang masuk ke UK bersama-sama dengan gelombang pengungsi Syria. Saat ini eropa sedang bergolak mengenai menerima atau menolak pengungsi dari Syria. UK termasuk negara yang menerima pengungsi dari Syria ini.

Pasca serangan tersebut memang tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh kaum muslimin yang tinggal di UK. Selain banyaknya polisi yang berpatroli di pusat-pusat keramaian kota London dan seringnya pengumuman di underground station atau tempat-tempat keramaian lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian bagi warga London dan turis yang sedang berada di kota ini, nyaris tidak ada yang berubah. London masih menunjukkan keramahannya bagi siapapun. Tanpa melihat latar belakang agama seseorang tersebut, mereka tidak segan-segan menawarkan bantuan pada sesorang yang berpenampilan seperti seorang muslim yang terlihat sedang kebingungan dipusat kota london. Mungkin masyarakat UK sudah mulai bisa memisahkan antara terorisme dan Islam.

Jika kita tinjau ajaran Islam dari sumber utamanya, Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Ada beberapa point penting yang membuat kita dapat menyimpulkan kalau tindakan terorisme tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

1. Umat islam memang diijinkan untuk berperang, namun hanya jika diperangi. Seperti yang dikemukakan dalam surah Al-Hajj  39-40.

 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara serta gereja-gereja Nasrani dan rumah-rumah ibadah Yahudi serta masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,

Ayat ini menunjukkan, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk kaum muslimin diperbolahkan mengangkat senjata. Perang hanya diijinkan bagi mereka yang diperangi, mereka yang sudah terusir hanya karena mereka mengatakan Laa ilaha Ilallah dan mereka dianiaya karena hal tersebut.

Rasulullah  SAW menunjukkan bagaimana implementasi ayat ini. Dalam 13 tahun pertama dari 23 tahun masa kenabian beliau SAW, beliau dan para sahabat mengalami persekusi, penaniayaan dan bahkan beberapa disyahidkan hanya karena mengikuti beliau. Selama 13 tahun di Mekkah, Rasulullah menunjukkan kesabaran dan mengajarkan hal yang sama kepada pengikutnya. Ketika prosekusi tersebut sudah melampaui batas, apakah Rasulullah SAW meminta pengikutnya untuk memberontak? Tidak. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hijrah ke madinah. Mengangkat senjata bukan opsi pertama yang dipilih oleh beliau SAW. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi Musa as ketika mendapatkan persekusi dari Firaun dan Masyarakat mesir, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Musa as dan pengikutnya adalah exodus ke Palestina.

Dalam prakteknya, Allah SWT mengajarkan umat manusia kalau jalan perang baru diambil ketika mereka masih tetap dperangi meskipun sudah melarikan diri. Ijin berperang bagi kaum muslimin juga baru diijinkan ketika mereka masih dikejar meskipun sudah mengungsi ke Madinah.

2. Perang haruslah mengarah ke perdamaian.

Seperti yang yang dapat kita temui dalam surah Al Anfaal : 51 peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin haruslah mengarah pada perdamaian. Jadi selain untuk membela diri, peperangan juga tidak dibenarkan untuk menghancurkan musuh hingga tumpas.

٦١. وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condong pulalah engkau kepadanya dan bertawakallah kepada Allah swt. Sesungguhnya, Dia-lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui

Implementasi dalam kriteria ini adalah seperti yang ditunjukkan Rasulullah ketika kaum muslimin yang sudah melarikan diri ke Madinah masih juga dikejar. Sehingga tidak ada jalan lain selain mengangkat senjata. Namun, dengan jumlah yang masih sangat sedikit, tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa kalangan sahabat. Sehingga mereka menawarkan untuk menggunakan perjanjian persekutuan yang mereka miliki. Namun melalui Surah Al Maidah 51, umat Islam dilarang untuk melakukan persekutuan perang.

Seperti yang dibahas di sini, Kata Auliya (plural) atau Wali (singular) makna sejatinya adalah “Sekutu”. Kata ini sering sekali digunakan untuk “pemimpin” apalagi ketika menjelang Pilkada di Tanah Air. Pemaksaan terjemahan tersebut sangat lemah seperti karena menjadi tidak nyambung dengan ayat-ayat setelahnya.  Berikut adalah pembandingan penggunaan kata Auliya/Wali dalam Al-Maidah: 51 dan Almaidah: 55

Al-Maa`idah : 51

 ٥١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi Auliya (mu); sebahagian mereka adalah Auliya bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu menjadikan mereka Auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Al-Maa`idah : 55

. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Sesungguhnya Wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Dari kedua ayat tersebut dapat kita lihat betapa janggalnya jika kata Auliya diterjemahkan sebagai pemimpin-pemimpin. Semantara kata Wali pada ayat 55 nya tidak mungkin diterjemahkan sebagai pemimpin. Jadi konteks ayat ini lebih tepat sebagai sekutu perang.

Seperti yang dibahas sebelumnya, secara Asbabun Nuzul, ayat ini merupakan diturunkan ketika masa-masanya kaum muslimin di Madinah terus menerus diserang oleh kaum Quraisy. Kaum muslimin yang berada di Madinah kalah secara jumlah, secara manusiawi tentu saja wajar kalau mereka khawatir. Maka karena kebetulan ada beberapa sahabat yang terikat perjanjian persekutuan dengan kaum Yahudi dari bani Qunaiza, mereka tentu saja berpikiran untuk memanfaatkan perjanjian tersebut. Namun, Allah SWT menentang rencana para sahabat tersebut menalui Surah Al-Maidah ini. Karena dengan persekutuan, alih-alih akan membuat perang mengarah pada perdamaian, malah akan memperburuk kondisi peperangan tersebut.

Contoh bagaimana buruknya persekutuan perang bisa kita lihat pada Perang Dunia I. Perang ini dipicu oleh terbunuhnya Franz Ferdinand, putra makhkota kerajaan Austria, beserta istrinya oleh kelompok nasionalis Malda Bosna ketika berkunjung ke ibu kota Bosnia, Sarajevo. Austria yang pada saat itu terikat persekutuan dengan Jerman atau yang dikenal dengan central power menjadi berkonflik dengan Rusia yang terikat persekutuan dengan Prancis dan Inggris yang dikenal dengan the Allies. Singkatnya, peristiwa tersebut kemudian berkembang ke konflik yang melibatkan negara-negara di eropa dan asia pasifik karena tiap-tiap negara dalam dua persekutuan tersebut juga terikat persekutuan dengan negara-negara diluar central power dan the allies. Sejarah mencatat Perang Dunia I memakan korban hingga 60 juta jiwa. Jumlah fantastis untuk korban tidak perlu (unnecessary casualties), hanya karena kematian seorang pangeran. Melihat contoh ini, maka sangat wajar jika umat Islam dilarang bersekutu, karena akan menjauhkan dari proses perdamaian.

Peristiwa London Attack ini tentu saja cukup paradox. Kaum muslimin yang mengungsi dari Syiria bukan karena mereka sedang diserang oleh kaum kafir. Tapi mereka lari karena pemimpin-pemimpin mereka sendiri, kaum muslim juga, yang sedang berebut kekuasaan. Orang-orang Arab dari Syiria dan Irak masih terus mengungsi ke Eropa termasuk UK. Teroris yang melakukan serangan di negara-negara yang merupakan tempat berlindung kaum muslimin, jelas tidak mewakili ajaran Islam karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-quran dan sunnah Rasulullah.

Salah Paham Mengenai Reklamasi (2)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, adalah sebuah kekeliruan menyamakan Reklamasi Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW). Kedua infrastruktur tersebut lahir dari latar belakang yang berbeda dan melalui kepres yang berbeda juga. Ide untuk mengintegrasikannya baru-baru ini saja mengemuka, tapi tidak lantas kalau kita bisa secara langsung melihat reklamasi Jakrta dan GSW adalah hal yang sama.

Selain kesalahpahaman mengenai perbedaan antara Reklamasi Jakarta, kesalahpahaman lainnya adalah pernyataan berikut :

Kalau menentang Reklamasi Teluk Benoa, maka seharusnya juga secara otomatis akan menentang Reklamasi Teluk Jakarta juga. Pertanyaannya, benarkah demikian? 

Perlu diperiksa lebih lanjut mengenai apakah kedua reklamasi ini memang berbeda atau bisa juga kita samakan. Ada banyak sisi yang bisa dilihat jika ingin membandingkan permasalahan Reklamasi Teluk Benoa dan Reklamasi Teluk Jakarta. Namun, permasalahan reklamasi di kedua Teluk ini juga tidak bisa dilihat semata-mata hanya dari satu sisi saja.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Lingkungan

Jika bersikukuh untuk meninjaunya semata-mata dari isu lingkungan, dengan mudah kita akan berkesimpulan kalau reklamasi apapun akan berdampak negatif pada lingkungan. Tidak hanya reklamasi bahkan, hampir semua infrastruktur yang dibangun oleh manusia akan memberikan dampak negatif. Infrastruktur apapun seperti Jalan, Jembatan, Pelabuhan, permukiman memberikan dampak negatif bagi lingkungan, meskipun infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan bagi orang banyak.

Dalam konteks reklamasi, jika alasannya adalah tidak boleh sama sekali memberi dampak pada lingkungan, maka kita juga harus fair dengan menolak semua kegiatan reklamasi untuk alasan apapun. Konsekuensinya, ada banyak sekali infrastruktur yang dibangun di atas tanah reklamasi. Ada banyak pelabuhan-pelabuhan di daerah kepulauan terpencil yang menggunakan reklamasi dalam konstruksinya karena tuntutan teknis. Sementara, keberadaan pelabuhan tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat didaerah tersebut sebagai jalur supply logistik sehari-hari mereka. Selain itu, ada banyak permukiman yang dibangun diatas lahan reklamasi. Bahkan mungkin juga kita harus memeriksa, jangan-jangan rumah yang kita tempati adalah hasil reklamasi daerah rawa sebelumnya.

Keberadaan populasi manusia dengan sendirinya merupakan ancaman bagi lingkungan. Pertumbuhan populasi secara langsung akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan. Konsekuensinya, akan ada peningkatan kebutuhan lahan pertanian dan peternakan. Kondisi ini mendorong konversi daerah hutan menjadi daerah pertanian, sehingga kerusakan lingkungan terjadi. Ini baru dari sisi kebutuhan manusia terhadap pangan saja. Semakin banyak jumlah populasi manusia, semakin banyak pula kerusakan yang ditimbulkan. Maka, mau tidak mau kita harus menerima, kalau keberadaan tiap individu kita sebagai bagian dari populasi memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Dari kacamata lingkungan, terlepas dari besar atau kecilnya dampak tersebut, mau tidak mau kita harus menerima kalau Reklamasi Teluk Jakarta maupun di Teluk Benoa memang sama-sama memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara dari sisi konsekuensi pertumbuhan wilayah dan konsekuensi pertumbuhan populasi manusia di kawasan tersebut, kita akan dapat melihat perbedaan kedua Reklamasi tersebut.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Kebutuhan Lahan

Seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya, Reklamasi Jakarta merupakan masalah kebutuhan lahan. Perkembangan Jakarta yang sangat pesat membutuhkan ruang untuk berkembang. Kepres 51 tahun 1995 ini juga memuat kebutuhan lahan untuk mengantisipasi pertumbuhan kota ini sebagai dasar usulan reklamasi di Teluk Jakarta.

Sementara Reklamasi Teluk Benoa yang didasarkan pada Perpres No.51 Tahun 2014 yang keluarkan oleh Presiden SBY diakhir masa jabatannya, dilatar-belakangi oleh usaha percepatan pertumbuhan sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata di Bali menjadi potensi ekonomi didaerah ini dan juga menjadi ujung tombak untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dalam MP3EI. Kebutuhan membangun hotel, penginapan dan juga pusat rekreasi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi ini yang menjadi latar belakang rencana reklamasi di Teluk Benoa.

reklamasi-2.jpgIlustrasi Reklamasi Teluk Benoa dengan semua fasilitas rekreasi diatasnya. Reklamasi ini direncanakan sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional.

Jadi jika dibandingkan, reklamasi di Teluk Jakarta adalah kebutuhan (need) bagi pertumbuhan wilayah tersebut. Sementara reklamasi teluk Benoa lebih tepat dikatakan sebagai potensi bisnis (opportunity) di sektor pariwisata. Bagaimana kita bisa menyimpulkan demikian? Melalui gambar dari data BPS berikut dapat dijadikan awal untuk menjelaskan perbandingan tersebut.

.Jakarta.jpg

Peta tersebut menunjukan kepadatan tertinggi untuk Provinsi Bali berada di wilayah Bali Selatan dengan 1300 jiwa/km2. Sementara wilayah dengan kepadatan terendah di Jakarta adalah 2000 jiwa/km2 atau lebih tinggi dari kepadatan tertingggi di Bali.

Sumber diolah dari: data BPS yang bisa diakses di https://sp2010.bps.go.id/index.php/

Berdasarkan data ini kita bisa simpulkan dengan mudah, kepadatan penduduk di Jakarta jauh lebih tinggi dari pada tingkat kepadatan penduduk di Bali. Artinya kebutuhan pemukiman dan pusat aktifitas seperti sekolah, pasar dan lain-lainnya akan jauh lebih di besar di Jakarta dari pada di Bali.

Dari perbandingan tingkat kepadatan antara Bali dan Jakarta, kita juga masih bisa melihat, meskipun padat, wilayah Selatan Bali sebenarnya masih memiliki ruang untuk daerah permukiman. Sementara Jakarta sudah tidak memiliki lahan lagi untuk daerah hunian. Pilihan saat ini bagi warga Jakarta saat ini adalah memaksa sebagian besar warga Jakarta tinggal di hunian vertikal baik berupa rusun maupun apartement. Ini pun tidak akan mencukupi untuk jangka panjang bahkan jangka menengah. Meskipun dengan semua kompleksitas masalah di ibu kota ini, Jakarta akan tetap atraktif bagi masyarakat Indonesia untuk datang. Tentu saja artinya jumlah populasi manusia di Jakarta akan bertambah dan kebutuhan ruang kembali menjadi isu yang harus diselesaikan.

Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan wilayah masa yang akan datang, bagi Provinsi Bali masih tersedia cukup lahan untuk dikembangkan di dalam wilayah provinsinya sendiri. Sementara bagi Jakarta, pilihan yang tersedia adalah memanfaatkan daerah sekitar sebagai daerah penyangga di Provinsi Tetangganya, Jawa Barat dan Banten. Namun ini juga perlu diuji, mungkinkah?

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Pertumbuhan Wilayah

Jika dilihat dari faktor kepadatan penduduk wilayah Utara dan Timur Provinsi Bali masih memiliki tingkat kepadatan yang rendah (dengan kepadatan <300 jiwa/km2). Hal ini yang mungkin saja mendasari beberapa program pemerintah untuk infrastruktur baru lebih dipusatkan pada wilayah utara ini. Misalnya rencana pengembangan pelabuhan di Celukan Bawang sebagai Pelabuhan Utama untuk menggantikan Pelabuhan Teluk Benoa yang terlatak di daerah selatan Bali. Serta, rencana pembangunan bandara baru di Buleleng Timur untuk komplementer Bandara Ngurah Rai yang juga terletak di wilayah selatan. Kedua infratruktur tersebut terletak di wilayah utara Pulau Bali. Sehingga, pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendistribusikan pertumbuhan wilayah Bali ke arah Utara dan Timur.

Sementara untuk daerah Jakarta, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pilihan yang dimiliki oleh Jakarta adalah memanfaatkan daerah penyangganya yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seperti Teanggerang, Depok dan Bekasi. Namun, jika dilihat tingkat kepadatan di wilayah-wilayah penyangga tersebut juga sudah sangat padat. Data BPS berikut memberikan gambaran mengenai kepadatan diwilayah-wilayah penyangga ibu kota negara ini.

Banten.jpgJabar.jpg

Kondisi kepadatan daerah-daerah seperti Tanggerang (>9000 jiwa/km2), Bekasi( >11000 jiwa/km2) (Sumber diolah dari https://sp2010.bps.go.id/index.php/)

Dengan kondisi tersebut, dari sisi solusi memanfaatkan daerah penyangga, kita bisa menyimpulkan bahwa Jakarta sudah kehabisan ruang gerak untuk pertumbuhan kotanya. Hal ini salah satunya adalah akibat ibu kota Republik ini sebagai pusat pemerintahan dan juga sebagai pusat ekonomi dan bisnis secara bersamaan. Ditambah dengan paradigma pembangunan yang masih sentralistik membuat Jakarta tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Ruang gerak yang tersisa untuk pertumbuhan Jakarta adalah ke arah Bogor Puncak dan Cianjur (BOPUNJUR). Namun daerah ini merupakan daerah resapan air. Artinya jika terjadi exploitasi dataran tinggi ini, maka implikasinya adalah kerusakan ekosistem dan ancaman banjir di wilayah Jakarta. Bisa dibayangkan jika seluruh daerah resapan dikawasan tersebut dikonversi menjadi daerah hunian dan segala penunjangnya, maka seluruh aliran permukaan (overland flow) pada daerah ini akan bertumpuk di wilayah Jakarta yang rendah. Dengan kondisi land subsidence di Jakarta, banjir yang terjadi akan jauh lebih buruk. Semakin pesat pertumbuhan Jakarta, semakin cepat dan buruk juga kerusakan yang akan terjadi dikawasan ini.

Maka pilihan lainnya adalah dengan memanfaatkan ruang laut dengan Reklamasi. Reklamasi bagi Jakarta diharapkan akan memberikan lahan yang cukup bagi pertumbuhan wilayahnya. Gambaran berikut menunjukan reklamasi Jakarta dan konversi sederhananya terhadap jumlah jiwa yang bisa ditampung.

479622_620.jpg

Reklamasi Jakartan dan Penyediaan Lahan Bagi Kebutuhan Penduduk Jakarta. Salah satu fungsi dari Reklamasi Jakarta ini adalah menyediakan lahan bagi permukiman warga Jakarta.

Bagi Provinsi Bali, tingkat kepadatan di wilayah ini masih memberikan ruang bagi perkembangan wilayah bahkan daerah di wilayah Selatan-nya yang padat. Wilayah Utara dan Timur Bali juga masih tersedia untuk perkembangan jangka panjangnya. Selain itu, dari sisi wilayah, Provinsi Bali juga jauh lebih luas dari pada Jakarta. Dalam konteks ini, masih tersedia banyak pilihan untuk ini selain melakukan Reklamasi bagi Provinsi Bali.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Pemerataan Pembangunan

Dari sisi pemerataan pembangunan, pertumbuhan antara wilayah Utara dan Selatan Bali masih sangat timpang. Kita bisa dengan mudahnya merasakan ketimpangan ini jika berada di Bali. Kita bisa lihat dari kemacetan di wilayah Kuta dan Denpasar. Maka Reklamasi di Teluk Benoa ini justru akan semakin memperburuk ketimpangan antara wilayah Utara dan Selatan Bali.

Padahal jika kita lihat, wilayah utara juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah menariknya dari daerah selatan. Tidak tersedianya infrastruktur yang baik di kawasan tersebut, membuat wisatawan cenderung enggan untuk berkunjung ke wilayah Utara. Ketika pemerataan pembangun pada wilayah ini terjadi, mungkin saja investasi pariwisata didaerah utara akan menjadi lebih menarik.

Ketimpangan pertumbuhan wilayah Selatan dan Utara Bali in identik dengan ketimpangan antara pusat dan daerah untuk kasus Jakarta. Selama pertumbuhan masih terpusat di Jakarta, maka masalah kebutuhan lahan akan terus-menerus terjadi. Sehingga lahan reklamasi yang sekarang pun tidak akan mencukupi. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah menyebarkan pusat pertumbuhan tersebut ke daerah-daerah. Mungkin jika ousat pemerintahan dan pusat bisnis dipisah, kebutuhan lahan di Jakarta tidak sebesar sekarang. Dalam konteks yang lebih ekstrim adalah dengan memindahkan ibu kota pemerintahan ke daerah lain. Sehingga Jakarta cukup sebagai pusat bisnis saja, seperti New York dan Washington DC di Amerika atau Sidney dan Canberra di Australia. Pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di negara-negara tersebut dipisahkan. Sebenarnya Soekarno pun berpikiran kalau ibu kota Indonesia sebaiknya di Kalimantan. Berdasarkan pertimbangan lokasinya Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai Ibu Kota Indonesia.

Pemindahan ibu kota juga menjadi solusi bagi beberapa negara, bahkan Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Mungkin, Indonesia butuh solusi yang lebih ekstrim lagi dari itu karena Kuala Lumpur dan Putra Jaya masih berdekatan. Ide pemindahan ibu kota ini sudah pernah diangkat pada masa pemerintahan SBY sebelumnya. Namun ide ini tidak begitu populer karena biaya yang harus keluarkan cukup mahal dan lain sebagainya. Jika ternyata reklamasi ini dipandang sangat buruk, mungkin ide memindahkan ibu kota ini bisa menjadi jalan keluarnya.

Selama pertumbuhan pusat tetap jauh lebih pesat dari daerah, maka akan menjadi konsekuensi logis kalau Jakarta akan terus menerus membutuhkan lahan untuk berkembang. Dengan terbatasnya ruang gerak tersebut maka pilihan yang kita miliki adalah Reklamasi. Bahkan dalam jangka panjang, Reklamasi mungkin saja tidak lagi mencukupi untuk menjawab kebutuhan Jakarta. Sehingga, Giant Sea Wall (GSW) malah jadi dibutuhkan nantinya. Karena dalam masterplan NCICD phase B tersebut juga terdapat rencana reklamasi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan di DKI.

Menolak Reklamasi Teluk Jakarta dan Reklamasi Teluk Benoa 

Kembali kepertanyaan awal, bisakah kita bersikap berbeda terhadap reklamasi di dua daerah ini? Misalnya menentang Reklamasi Bali, tapi mendukung Reklamasi di Jakarta. Jawabannya tentu saja bisa, bahkan sudah memang seharusnya berbeda.

Berdasarkan penjabaran diatas, kita tidak bisa menyamakan Reklamasi Jakarta dengan Reklamasi Bali. Dari sisi kebutuhan, Reklamasi Jakarta adalah masalah urgensi kebutuhan lahan yang merupakan kebutuhan primer bagi wilayah ini. Sementara Reklamasi Teluk Benoa hanya opportunity bisnis pariwisata yang bisa jadi hanya kebutuhan tersier bagi Bali.

Sementara untuk menolak reklamasi tersebut, kita harus melihat melihat dari konsekuensinya. Dalam konteks ini kita harus melihatnya secara terpisah antara Reklamasi Teluk Benoa dan Reklamasi Teluk Jakarta bahkan juga termasuk Giant Sea Wall (GSW). Kita juga harus berhati-hati ketika akan menyatakan menolak. Dari sisi konsekuensi untuk membatalkan atau menghentikan, kita bisa urutkan dari yang terkecil dan terbesar antara Reklamasi Teluk Benoa, Reklamasi Teluk Jakarta dan GSW.

Reklamasi Teluk Benoa adalah yang paling kecil konsekuensinya jika dibatalkan. Jika melihat dari sisi kebutuhan, bisa dikatakan Bali tidak terlalu membutuhkan reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi ini lebih kepada menjawab opportunity dari pada need. Selain itu, saat ini Reklamasi Teluk Benoa masih dalam tahapan perencanaan awal. Jadi seharusnya belum ada pelaksanaan di lapangan. Sehingga bisa dikatakan tidak ada konsekuensinya bagi lingkungan ketika dibatalkan.

Giant Sea Wall (GSW) adalah konsekuensi menengah jika dibatalkan. Secara kebutuhan, GSW merupakan kebutuhan jangka panjang bagi Jakarta dalam soal lahan. Permasalahan kebutuhan lahan ini bisa ditekan dengan cara mendistribusikan pertumbuhan kota Jakarta ke daerah lainnya. Permasalahan land subsidence memang merupakan kebutuhan jangka pendek. Namun, masalah ini juga bisa diatasi jika pemerintah memiliki solusi untuk menyediakan air bersih yang berkualitas. Tersedianya air bersih akan menekan besarnya pengambilan air tanah oleh masyarakat. Selain itu, proyek ini juga masih dalam tahapan perencanaan. Belum ada pekerjaan fisik yang dimulai. Sehingga, pembatalan GSW tidak memiliki dampak lingkungan sama sekali.

Reklamasi Teluk Jakarta adalah konsekuensi paling tinggi jika dibatalkan. Program ini selain menjawab kebutuhan lahan untuk jangka pendek, juga telah dilaksanakan sebagian. Membatalkan Reklamasi Jakarta konsekuensinya adalah harus mencarikan lahan untuk kebutuhan lahan kota ini. Merubah kebijakan pola hunian di Jakarta dari rumah tapak (landed house) ke perumahan rusun atau apartement hanya akan memberikan solusi sementara. Pada akhirnya Jakarta akan tetap butuh lahan baru. Di sisi lain, saat ini sudah ada pulau-pulau yang terbangun di Teluk Jakarta ini. Artinya menyatakan menolak Reklamasi Jakarta menjadi tidak sederhana. Karena setelahnya akan dikuti, apa yang harus dilakukan jika Reklamasi di Teluk Jakarta ini dibatalkan? Ada dua opsi untuk itu, (1) menolak secara keseluruhan dengan membongkar seluruh pulau yang ada atau (2) hanya menghentikan dan membiarkan pulau-pulau yang sudah terbangun tetap ada. Pilihan-pilihan ini juga akan membawa kita ke pertanyaan berikutnya.

Benarkan kedua opsi tersebut tidak akan berdampak terhadap lingkungan? Jangan-jangan konsekuensi jika reklamasi dibatalkan malah lebih besar dibandingkan melanjutkannya? Ini adalah kesalahpahaman lain mengenai reklamasi..

Next..

Benarkah membatalkan Reklamasi Jakarta berarti kita akan menyelamatkan lingkungan?

Salah Paham Mengenai Reklamasi (1)

Melihat perdebatan mengenai Reklamasi, ada banyak kesalahpahaman publik mengenai Reklamasi Jakarta. Tentu saja tidak ada cara mudah untuk menjelaskan secara detail mengenai Reklamasi Jakarta. Terutama mengenai permasalahan dari sisi teknis, kebijakan dan isu lingkungan dari rencana mega-struktur ini.

Sebenarnya akan sangat menarik jika masalah ini diperdebatkan dalam tataran Ilmiah. Sehingga kita bisa melihat reklamasi Jakarta ini lebih objective. Saat ini dengan bercampurnya masalah reklamasi kedalam masalah politik, membuat banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi. Tidak ada cara sederhana untuk penjelasan yang terinci mengenai permasalahan reklamasi, sehingga tulisan ini perlu dibagi menjadi beberapa bagian.

Bagian pertama ini adalah kesalahpahaman yang menyamakan Reklamasi Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW). Selain itu, banyak juga yang kurang paham mengenai dasar berpikir pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dan apa manfaatnya. Mudah-mudahan tulisan ini bisa sedikit membantu.

NCICD.jpg

Giant Sea Wall  yang merupakan Masterplan The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Reklamasi Jakarta vs Giant Sea Wall (GSW)

Kita sering berpikiran bahwa Giant Sea Wall (GSW) adalah bagian Reklamasi Jakarta atau Reklamasi Jakarta adalah bagian dari Giant Sea Wall (GSW). Ini adalah pemahaman yang keliru. Reklamasi Jakarta seperti yang sudah dibahas sebelumnya, merupakan program yang sudah di inisiasi pada era Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Sementara Giant Sea Wall merupakan bagian dari suatu masterplan perlindungan pantai Jakarta yang dikenal sebagai The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini baru diinisiasi melalui Perpres 58/2008 yang juga merupakan bagian dari MP3EI yang menjadi program andalan Presiden SBY.  Sebenarnya baru-baru ini pemerintah berencana untuk melakukan studi mengintegrasikan Reklamasi Jakarta dan NCICD.

Gambaran berikut adalah ilustrasi mengenai perbedaan Reklamasi Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW).

Reklamasi-Jakarta.jpgGSW.jpg

Gambar dibagian atas adalah gambar rencana Reklamasi Teluk jakarta, sementara gambar sebelah bawah adalah the Great Garuda yang merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall (GSW)

Selain masalah latar belakang tadi, mungkin ada beberapa point yang perlu ditekankan untuk melihat bagaimana Reklamasi Jakarta dan GSW merupakan hal yang berbeda.

Pertama: Reklamasi Jakarta adalah persoalan kebutuhan lahan. Reklamasi Teluk Jakarta tidak dimaksudkan untuk menanggulangi banjir akibat masuknya air laut pada saat pasang tertinggi (spring tide) ke wilayah darat di Jakarta atau yang dikenal oleh masyarakat dengan banjir Rob. Sementara, GSW merupakan proyek yang memang didedikasikan untuk menanggulangi permasalahan banjir Rob. Seperti yang kita ketahui, saat ini Jakarta terancam oleh banjir dari laut akibat penurunan elevasi muka tanah atau yang dikenal dengan land subsidence.

Kedua: Reklamasi Jakarta tidak direncanakan untuk menghentikan land subsidence, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta ini sekali lagi adalah untuk menambah lahan di wilayah darat Jakarta.  Sementara GSW juga diharapkan  dapat menyediakan air bersih bagi masyarakat sehingga dengan demikian akan menghentikan masyarakat mengambil air tanah. Dengan demikian, Land Subsidence dapat dihentikan.

Ketiga: Reklamasi Jakarta tidak didesain untuk membendung air laut. Desain 17 pulau reklamasi tersebut menggunakan lateral canal yang dimaksudkan untuk membuat air laut tetap bersirkulasi secara alami. Sehingga sifat coastal akan tetap terjaga pada wilayah pesisirnya. Disisi lainnya, GSW direncanakan akan membendung air laut sehingga tanpa bantuan pompa air didalam bendung GSW akan terjebak didalam kolam bendung (water basin).

Dari perbandingan tersebut, maka dengan mudah kita bisa memahami bahwa Reklamasi Jakarta dapat tetap dilaksanakan meskipun GSW dibatalkan. Demikian juga sebaliknya. Karena kedua program tersebut menangani isu yang berbeda.

Menolak dan membatalkan reklamasi memiliki konsekensi tersendiri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Sementara, mengenai menolak atau tidaknya GSW adalah hal lain lagi. Tentu saja tidak ada cara mudah untuk menjelaskan manfaat dan kerugian dari GSW ini, terutama terkait isu-isu teknis dan Lingkungan. Dalam pro dan kontra terhadap perlu atau tidaknya GSW, ada beberapa pertanyaan yang biasanya terlontar, diantaranya adalah:

Untuk mengatasi banjir akibat masuknya air pasang (banjir Rob) apakah harus dengan Giant Sea Wall (GSW)?

Jawaban mudah untuk pertanyaan tersebut tentu saja “tidak harus” dengan GSW. Namun jawaban ini akan perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai mana yang lebih mungkin.

Banjir ROB vs Giant Sea Wall GSW

Seperti yang sering didengung-dengungkan oleh Pemerintah, Giant Sea Wall merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengantisipasi masuknya muka air laut pada saat pasang purnama (spring tide). GSW ini juga diklaim sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan storm surge yang juga akan mengakibatkan banjir pada wilayah darat Jakarta. Storm Surge adalah kejadian naiknya muka air akibat tekanan angin badai yang mengaibatkan muka air laut terequalisasi (equalised). Salah satu contoh kejadian storm surge adalah badai Katrina yang terjadi di daerah New Orleans, Amerika Serikat, pada 29 Agustus 2005. Akibat badai ini, hampir seluruh sisi kota New Orleans terendam oleh banjir. Kondisi ini tentu saja mungkin bukan kejadian yang akan sering terjadi di Indonesia mengingat Jakarta berada cukup jauh dari lokasi lintasan badai di Laut China Selatan. Namun dengan kondisi Land subsidence di Jakarta yang cukup tinggi ditambah dengan naiknya muka air laut (sea level rise) akibat global warming, maka ada baiknya hal ini diantisipasi.

Pengambilan air tanah secara terus-menerus diyakini sebagai penyebab utama land subsidence di Jakarta. Data penurunan elevasi tanah Jakarta memang cukup massive terutama untuk didaerah utara Jakarta. Gambaran berikut merupakan data historis mengenai penurunan elevasi muka tanah di Jakarta.

landsubsidenceJakarta.jpg

Gambaran penurunan elevasi muka tanah (land subsidence) sejak tahun 1974-2010 di wilayah Jakarta. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian besar wilayah Jakarta saat ini berada di permukaan laut. Wilayah Utara Jakarta saat ini sudah merupakan daerah cekungan. Sehingga, ketika Pasang Purnama (Spring Tide) terjadi daerah tersebut akan terendam banjir. Kondisi tersebut akan diperparah jika pada saat yang bersamaan juga terjadi hujan dengan hydrograph yang cukup tinggi.

Dari gambar tersebut dapat dilihat tingginya penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Sehingga tidak salah jika kita harus khawatir kalau Jakarta suatu saat akan tenggelam jika land subsidence di Jakarta tidak segera dihentikan.

Kembali pertanyaannya, apakah harus dengan GSW? Jawabannya kembali sama, tentu saja “tidak harus”.

Phase pertama atau disebut juga sebagai Phase A dari NCICD adalah membangun tembok laut atau sea wall yang menempel pada daratan. Sea Wall pada NCICD Phase A ini sedang dibangun oleh pemerintah di sepanjang pantai Jakarta. Gambar berikut menjelaskan rencana Phase A dari masterplan NCICD.

NCICD Phase A.jpg

Gambaran mengenai proyek The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dibagi menjadi dua phase. Phase A dari NCICD ini merupakan solusi pertama untuk penanggulangan Banjir akibat Rob pada kawasan Jakarta. Sistem Seawall pada tahap pertama ini sebenarnya cukup untuk menanggulangi masalah banjir rob dikawasan Jakarta.

Phase A ini sebenarnya cukup untuk menanggulangi masalah banjir ROB di wilayah utara Jakarta. Namun Phase A tidak akan bisa menanggulangi masalah land subsidence. Pada akhirnya Phase A ini menjadi tidak berfungsi karena daerah daratan Jakarta akan menjadi cekungan yang dengan mudahnya tenggelam ketika hujan.

Struktur Sea Wall yang menggunakan sheetpile dipancang hingga lapisan hingga tanah keras sehingga diharapkan tidak terjadi penurunan bersamaan dengan Land Subsidence. Pemancangan pada tanah keras ini menjamin tidak adanya air yang keluar dan masuk dari daratan kelaut, demikian juga sebaliknya. Dengan sistem ini, keluar dan masuknya air dari darat kelaut diatur dengan sistem pompa (dalam gambar ditandai dengan kotak hijau dengan titik ditengahnya).

Pengambilan air di lapisan Aquiver secara besar-besaran dan terus-menerus akan menyebabkan tekanan pada tanah akan berkurang, akibat hilangnya air pada lapisan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah. Proses ini yang dikenal sebagai Land Subsidence. Kondisi ini akhirnya akan memaksa semua sistem pintu harus mempekerjakan seluruh sistem pompa yang sejatinya dipersiapkan untuk di-operasi-kan hanya ketika hujan terjadi bersamaan dengan pasang tertinggi. Land subsidence yang tidak dihentikan tentunya akan memaksa sistem pada Phase A ini untuk menambah jumlah pompa dan waktu operasi pompa. Pada akhirnya, sea wall phase A ini akan menjadi seperti GSW yang harus mengoperasikan pompanya secara terus-menerus. Kondisi ini akan semakin buruk seiring dengan fenomena naiknya muka air laut akibat pemanasan global atau yang dikenal dengan sea level rise.

Maka dengan pertimbangan ini, Phase Kedua atau Phase B diklaim sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan ini. Dengan dua Sea Wall, maka diharapkan ancaman banjir akibat hujan maupun akibat Rob bisa ditanggulangi secara permanen. Gambar berikut memberikan ilustrasi Phase I (Phase A) dan Phase II (Phase B) dari GSW.

Giant Sea Wall.jpgGambaran mengenai proyek The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dibagi menjadi dua phase. Garis abu-abu pada gambar ini adalah ilustrasi sea wall pada Phase A (Phase I). Sementara garis yang hitam adalah Giant Sea Wall (GSW) yang merupakan bagian dari masterplan NCICD Phase B (Phase II).

Terlepas dari ada atau tidaknya GSW ini, masalah land subsidence tetap harus  dihentikan. Satu-satunya cara adalah adalah menghentikan pengambilan air tanah. Artinya pemerintah harus bisa membuat masyarakat berhenti membuat sumur pompa. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana menghentikan land subsidence?

GSW vs Penanggulangan Land Subsidence

Pengambilan air tanah adalah hal lumrah ditemui dirumah-rumah masyarakat Republik ini, termasuk di Jakarta. Sebagian besar rumah-rumah di Jakarta memiliki sumur pompa. Hal ini dikarenakan teknologi untuk membangun sumur pompa tersebut murah dan mudah sekali dibangun. Maka tidak heran pengambilan air tanah yang massive akan terus terjadi dan membuat land subsidence di Jakarta terjadi semakin cepat.

Satu-satunya cara untuk menghentikan land subsidence adalah membuat masyarakat berhenti menggunakan sumur pompa. Lalu bagaimana membuat masyarakat berhenti menggunakan sumur pompa?

Membuat masyarakat berhenti untuk menyedot air tanah juga bukanlah perkara yang mudah. Selain murah dan teknologinya sederhana, pemasangan pompa dirumah ini juga dengan mudah disembunyikan. Sehingga butuh usaha extra bagi pemerintah untuk mengendalikannya. Bisa dibayangkan, jika solusi yang ditawarkan hanya sebatas melakukan pelarangan. Bagaimana pemerintah menerapkannya? Apakah pemerintah harus memeriksa rumah warganya yang dicurigai menggunakan pompa untuk menghentikan pengambilan air tanah. Apakah pemerintah harus menggeledah setiap rumah dan setiap sudut ruangannya untuk memeriksa ada sumur pompa atau tidak?

Di sisi lainnya, masyarakat saat ini tidak punya pilihan lain karena air PDAM yang mahal dan juga terbatas. Air baku Jakarta masih belum dapat mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Pertumbuhan penduduk dikawasan ini tentu saja akan memperburuk kondisi ini di masa yang akan datang. Mengharapkan supply air bersih dari daerah-daerah sekitar di Jawa Barat dan Banten tentu saja tidak akan mudah. Karena daerah-daerah tersebut juga memiliki kebutuhan air baku untuk masyarakatnya dan pertanian di kawasan tersebut.

Maka, jika pemerintah tidak bisa memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, mustahil dapat menghentikan pengambilan air tanah di Jakarta. Karena masyarakat tidak punya pilihan lain. Sehingga Land Subsidence bisa dipastikan akan terus terjadi.

Dalam rancangannya, GSW atau NCICD phase B ini juga dimaksudkan untuk penyediaan air baku. Setelah memompa air laut yang berada didalam water basin GSW keluar diharapkan air tersebut nantinya akan menjadi air tawar. Gambaran berikut menunjukkan pola penampungan air baku (air tawar) dari sungai-sungai di Jakarta ke water basin.

Water Basin.png

Water basin yang ada dibagian dalam bendung Giant Sea Wall (outer sea wall) direncanakan akan menjadi sumber air bersih bagi warga Jakarta.

Sumber: dokmen masterplan NCICD tahun 2014 yang dapat diakses di http://en.ncicd.com/wp-content/uploads/2013/08/Draft-Masterplan-NCICD-LR.pdf

Sehingga dengan demikian air tersebut dapat digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Dengan tersedianya air bersih yang berlimpah dan tentunya dengan harga yang terjangkau, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhenti menggunakan air tanah. Akan lebih baik lagi jika kualitas air bersih tersebut sangat baik. Maka secara otomatis masyarakat akan beralih menggunakan air yang disediakan oleh pemerintah melalui PDAM.

Harus diakui selain menawarkan solusi, GSW juga dapat mendatangkan masalah. Selain masalah kerusakan ekosistem di Teluk Jakarta, masalah yang dikhawatirkan akan timbul dari GSW ini adalah Stagnant Water dan mahalnya pendanaan untuk pembangunan dan operasi GSW ini serta resiko dari kegagalan pembangunan GSW ini.

Giant Sea Wall (GSW) vs Stagnant Water

Stagnant water atau air yang diam karena tidak mengalir sangat dikhawatirkan karena akan membuat perairan menjadi beracun (toxic). Stagnant Water adalah salah satu dampak yang dikhawatirkan dari GSW. Pembendungan air laut dengan GSW ini akan membuat terjadinya stagnant water pada water basin.

Pada air yang mengalir di alam, di sungai maupun di laut, proses purifikasi atau pemurnian dari toxic terjadi dalam proses mengalirnya air tersebut. Sementara pada stagnant water, proses ini terjadi sebaliknya, air yang bersih bisa menjadi toxic atau beracun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, water basin dalam GSW merupakan sebuah sistem polder besar yang menampung air yang juga dimaksudkan sebagai sumber air baku bagi warga Jakarta di masa yang akan datang. Namun, bagaimana GSW bisa membuat air tersebut tetap bersirkulasi sehingga tidak terjadi stagnant water? Jawaban paling mudah adalah dengan pompa, pemompaan air didalam bendung harus dilakukan terus menerus sehingga air didalam kolam bendung akan terus menerus bersirkulasi. Proses ini disebut juga dengan artificial circulation.

Selain itu, ketika air didalam polder GSW menjadi sumber air bersih, pengambilan secara terus menerus untuk kebutuhan air bersih warga Jakarta juga merupakan salah satu bentuk artificial circulation. Semakin besar pengambilan air dari dalam polder tersebut, maka semakin baik pula proses sirkulasi tersebut terjadi.

Kekhawatiran lainnya adalah mahalnya operasi GSW. Setelah GSW dibangun, maka secara terus menerus pompa harus dioperasikan. Pengoperasian pompa akan membutuhkan listrik yang artinya ada cost untuk menjaga air didalam kolam tetap pada level yang diinginkan dan juga tetap bersirkulasi. Kekhawatiran ini tentu saja tidak akan mudah dijawab, perlu studi mendalam mengenai ini.

Giant Sea Wall (GSW) vs Pola Operasi yang Mahal

Untuk pendanaan pembangunan dan pengelolaan GSW, saat ini idenya adalah dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pola ini dikenal juga dengan pola PPP Scheme (public private partnership). PPP scheme ini direncanakan akan diterapkan  untuk pendanaan konstruksinya dan juga operasinya. Pada konsep NCICD Phase B ini juga dibangun property yang hasil penjualannya bisa digunakan untuk menutupi biaya pembangunan GSW beserta infrastruktur pendukungnya. Sementara pemerintah juga masih berhitung untuk potensi penerimaan (revenue) dari GSW ini untuk membiayai operasinya.

Mudah untuk membayangkan pendanaan biaya pembangunan atau Capital Expenditure (CAPEX) dari penjualan property, namun agak sulit membayangkan bagaimana keseluruhan sistem dari GSW dengan operasi pompanya yang mahal dibiayai oleh revenue-nya. Jika hanya mengandalkan penjualan air, berapa harga air harus dijual untuk menutupi operasi pompa di GSW? Tentu saja Pemerintah perlu menjelaskan secara detail mengenai ini ke publik. Namun, jika secara kalkulasi pembangunan GSW dan pola operasi ini layak, termasuk untuk operasinya, maka GSW sebagai solusi permasalahan land subsidence dapat dipertimbangkan. Karena perputaran ekonomi juga terjadi dengan pengoperasian pompa. Tentu saja langkah ini perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena resiko untuk infrastruktur sebesar ini juga akan besar.

Hal lain yang perlu dikhawatirkan dari GSW adalah resiko kegagalannya. Baik resiko kegagalan yang bisa berujung pada bencana jika terjadi kegagalan secara teknis maupun kegagalan dari sisi pendanaan.

Giant Sea Wall (GSW) vs Resiko Kegagalan

Kegagalan secara teknis bisa dimitigasi dan juga bisa diminimalisir dengan kontrol yang ketat terhadap kualitas pekerjaan, baik dari material maupun dari pelaksanaan. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah resiko kegagalan dari sisi pendanaan. Karena hal ini akan beresiko  menjadi proyek mangkrak nantinya. Jika ini terjadi, kita akan memiliki candi raksasa yang berpotensi bencana akibat stagnant water.

Jika melihat kondisi tersebut, maka proyek ini masih perlu kajian yang lebih mendalam lagi sebelum diputuskan layak untuk di laksanakan. Keterlibatan para ahli dari berbagai bidang diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi di Republik ini adalah kurang keterlibatan akademisi untuk permasalahan pembangunan infrastruktur. Di negara-negara maju, jika pemerintah akan melaksanakan sebuah proyek yang akan berdampak besar seperti ini, maka secara bersamaan juga akan digelontorkan dana riset dibidang ini. Akademisi akan berlomba-lomba untuk mempublikasikan hasil penelitiannya terkait isu ini. Sehingga, perdebatan mengenai pro dan kontra bisa kita lihat dalam tataran ilmiah. Pemerintah bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan manfaat dan kerugian dari pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan pertimbangan ilmiah  dari publikasi yang ada.

Tentang kesalahpahaman mengenai Reklamasi  Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW)

Kembali kemasalah salah paham terhadap perbedaan antara Reklamasi Jakarta dan GSW, sering sekali kita menemukan alasan yang tidak tepat ketika kita bersikap mendukung ataupun menolak Reklamasi Jakarta. Sering sekali juga kita melihat penjelasan ilmiah mengenai penolakan yang sebenarnya lebih tepat ditujukan untuk menolak GSW. Misalnya mahalnya biaya operasi pompa dan permasalahan stagnant water yang digunakan untuk menolak reklamasi, padahal hal tersebut adalah konsekuensi dari GSW bukan Reklamasi Jakarta. Demikian juga sebaliknya, akan sama tidak tepatnya dengan menggunakan permasalahan pengendalian land subsidence untuk mendukung pelaksanaan Reklamasi Jakarta.

Next..

Benarkah jika menentang Reklamasi Teluk Benoa maka seharusnya juga akan menentang Reklamasi Teluk Jakarta?

Mengajak Tuhan Berpolitik

Agama merupakan komoditas yang selalu diperdagangkan dalam politik kekuasaan. Hal ini umum ditemukan dalam banyak peradaban. Sejarah mencatat poltik dan agama merupakan hal yang sulit dipisahkan. Hal ini tetap terjadi hingga era modern.

Surah Almaidah ayat 51 yang akhir-akhir ramai dibicarakan juga merupakan salah satu implementasi bagaimana agama dijadikan komoditas dalam perebutan kekuasaan. Kata Auliya dalam ayat ini oleh sebagian orang harus dipaksakan untuk diartikan sebagai pemimpin. Padahal sejatinya ayat ini menggunakan kata Auliya (أولياء) yang merupakan bentuk jamak dari wali (ولي) maknanya adalah “yang dekat“. Sementara, Bahasa Arab memiliki padanan kata tersendiri untuk pemimpin seperti  imām (إمام‎‎) atau dalam bentuk plural immahأئمة ) yang jelas-jelas artinya adalah pemimpin (leader), atau kata lain yang lebih mendekati seperti Amir (أمير‎‎) yang artinya adalah seseorang yang memberi perintah (the one who give the order).

Sementara kata Auliya juga agak sulit untuk diarahkan artinya menjadi pemimpin dalam konteks bahasa Arab modern. Kata Auliya dalam konteks ini memiliki beberapa arti diantaranya adalah; Sekutu (Allies), Pelindung (Guardian), teman dekat (dalam konteks sebagai sekutu). Sehingga tidak heran, dalam banyak terjemahan Al-quran diseluruh dunia, rata-rata menerjemahkannya sebagai “Teman Kepercayaan” atau “Sekutu”. Mungkin hanya di Indonesia-lah kita dapat menemukan kata Auliya dalam surat Almaidah:51 ini  diterjemahkan sebagai Pemimpin.

Jika dicari penyebabnya, salah satu kemungkinan terjemahannya dengan mudah diarahkan ke pemimpin adalah karena kata walayah (وِلاية) yang dapat diartikan sebagai kekuasaan (authority or guardianship) merupakan turunan dari kata Wali. Bahasa Arab memiliki keunikan dari bahasa lain, dalam bahasa Arab dikenal kata yang berupakan bentuk dasar dan bentuk turunan. Bentuk dasar biasanya cenderung pendek hanya terdiri dari satu atau dua kosa kata, sementara kata turunan akan terdiri dari beberapa huruf atau kosa kata. Jika dikembalikan dalam kajian Etymology, Walayah memang adalah bentuk turunan dari Wali. Namun apakah selalu bentuk turunan mempengaruhi bentuk dasar?

Kalau diuji dalam pola turunan bentuk dasar lainnya seperti Jinn ( الجن‎‎, al-jinn) merupakan bentuk dasar yang artinya “tersembunyi”(hidden). Turunan dari kata jin ini adalah Majnun (gila), Jannah (surga) dan Janin (jabang bayi). Majnun bisa diartikan “ia yang akalnya tersembunyi“, Jannah bisa diartikan “tersembunyi di balik bayang-bayang” atau “tempat yang teduh” dan Janin bisa diartikan sebagai “yang tersembunyi dibalik rahim”. Secara makna, ketiga kata tersebut bisa dikatakan berkaitan dengan makna tersembunyi (hidden) namun secara konteks ketiga kata tersebut sangat jauh berbeda. Hal yang sama terhadap konteksnya kata wali atau aulia dengan turunannya dalam kata walayah. Meskipun punya keterkaitan, dalam konteks penggunaan bisa sangat jauh berbeda.

Selain itu, surah ini jika diuji dari asbabun nuzul-nya (latar belakang turunnya ayat) konteks surat ini turun adalah dalam konteks perang. Ayat ini turun ketika ada beberapa dikalangan sahabat terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan kaum Yahudi dari Bani Qainuqa, atau dalam bahasa sekarang kita kenal sebagai persekutuan perang atau aliansi (Alliance). Ayat ini turunkan untuk mengingatkan bahwa sebaiknya kaum muslimin mempercayakan keselamatan mereka hanya semata pada Allah SWT, bukan pada kaum lain meskipun kaum tersebut tidak bermusuhan dengan mereka. Dengan demikian, Auliya dalam ayat ini lebih tepat diartikan sebagai sekutu (allies).

Mengenai menggunakan Alquran sebagai komoditas politik, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita mengenai ulama su’ atau ulama jahat. Rasulullah bersabda “Satu zaman  akan datang kepada kaumku, bila tidak ada yang tinggal dari Islam melainkan namanya dan dari Al-Quran melainkan kata-katanya, mesjid-mesjid mereka bagus-bagus dan ramai tetapi kosong dari petunjuk. Ulama mereka seburuk-buruk makhluk di kolong langit, dari mulut mereka keluar fitnah-fitnah yang akan kembali kepada mereka” (HR Imam Baihaqi, Syu’ubul Iman, 4/424). Ulama ini disebut juga sebagai Ulama su’ yang punya kecenderungan untuk menggunakan agama dengan cara-cara yang buruk demi mencapai tujuannya.

Lalu bagaimana kita bisa mengenali Ulama Su’, Ironisnya peristiwa politik adalah salah satu cara yang baik untuk melihat hal tersebut. Dalam era sekarang, kita dengan mudah melihat Ulama yang rajin muncul di perhelatan politik seperti Pilkada. Pernyataan-pernyataannya juga dengan mudah kita uji dan teliti. Ulama mana yang punya kecenderungan melontarkan fitnah dan kebohongan. Bagaimana kita mengetahui hal tersebut Fitnah? satu-satunya cara adalah dengan ilmu. Teknologi membantu kita untuk menelusuri semua pernyataan yang menjadi polemik. Kita juga bisa tanya nalar kita mengenai ini.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya ulumuddin menjabarkan bagaimana ciri-ciri Ulama su’. Pertama adalah ulama su’ menjadikan keulamaannya untuk mengejar harta dan popularitas. Padahal, dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk hidup sederhana dan Ulama seharusnya mensucikan diri dari keinginan duniawi atau hidup zuhud. Nabi mencontohkan hal ini dengan terus menerus membelanjakan hartanya untuk menolong orang lain dan semua orang mengetahui dari mana beliau SAW mendapatkan harta tersebut. Sementara Ulama su’ punya kecenderungan hidup dalam kemewahan. Islam mengajarkan bahwa dalam seorang yang berharta ia akan ditanyakan dua perkara, dari mana hartanya ia dapatkan dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Seorang Ulama yang hidup dalam kemewahan harus dapat mempertanggung jawabkan dari mana hartanya dan untuk apa ia belanjakan. Artinya seorang ulama harus transparan mengenai keuangannya.

Ciri lainnya menurut Al-Ghazali adalah Ulama su’ mudah sekali mengeluarkan fatwa bahkan mengobralnya. Ulama haq akan sangat hati-hati dalam berfatwa ia tidak akan mengumbar fatwa. Sementara Ulama su’ akan mengobralkannya demi kepentingan kekuasaan ataupun harta. Ulama su’ akan mudah merubah fatwa nya karena fatwa tersebut bergantung pada kepentingan nya saat itu.

Mengajak Tuhan berpolitik demi kekayaan dan kekuasaan merupakan perilaku Ulama su’. Sebagai umat kita tetap harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita percaya, termasuk ketika kita mengikuti Ulama. Kita harus bertanya terhadap nurani (qalb) kita, apakah yang kita ikuti adalah Ulama yang haq atau Ulama su’. Karena menurut Rasulullah SAW,  sebaik-baiknya fatwa adalah tanyakan pada qalb mu. Untuk itu selain membersihkan hati kita juga perlu memahami ilmunya dari sumber utamanya. Maka tidak heran ayat pertama dalam Alquran adalah Iqra! atau bacalah.

Menantang Reklamasi Jakarta

Reklamasi Jakarta selalu menjadi bahan perdebatan akhir-akhir ini. Perdebatan mengenai kebijakan yang memberikan ijin kepada para pengembang untuk membangun pulau-pulau buatan di pantai utara Jakarta ini berkembang dari masalah lingkungan, hukum dan juga masalah teknis. Sebenarnya tulisan ini tidak memiliki maksud apapun dibalik perseteruan pihak yang menantang dan mendukung reklamasi Pantai Utara Jakarta. Tulisan ini lebih karena banyak bertanya mengenai bagaimana jika reklamasi Jakarta ini memang harus dibatalkan? Apa saja konsekuensinya?

Seperti yang sama-sama kita ketahui, reklamasi teluk Jakarta sebenarnya sudah cukup lama dicanangkan dan telah menjadi kebijakan pemerintah melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Kepres ini dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kemudian pada era Presiden SBY, Kepres ini diperkuat melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2008 yang berisi aturan tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Salah satu alasan utama pengembangan wilayah Jakarta ke arah laut ini adalah masalah kebutuhan lahan. Dalam perkembangannya, Ibu Kota Republik ini membutuhkan lahan untuk pemukiman karena peningkatan jumlah penduduk Jakarta. Ketika Kepres 52 tahun 1995 dikeluarkan memang belum ada realisasi rencana reklamasi di utara Jakarta ini. Hal ini disebabkan investasi untuk membangun pulau buatan di utara Jakarta tersebut tidak feasible (layak) dari sisi investasi. Sehingga tidak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi disana. Kemudian seperti yang sudah tercatat dalam sejarah, pemerintahan Soeharto jatuh tiga tahun setelahnya. Namun kepres ini tidak pernah dicabut bahkan diperkuat oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2008. Kebetulan pada masa ini harga tanah di DKI melambung tinggi sehingga membuat investasi pengembangan pulau-pulau buatan di Jakarta tersebut menjadi layak seceara keekonomian.

Salah satu alasan lain adalah banjir di Jakarta yang semakin parah waktu itu. Penyebab kenaikan intensitas banjir Jakarta diyakini karena daerah Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur) sudah beralih fungsi menjadi daerah hunian (villa) sehingga mengurangi daerah resapan air. Sementara itu, tidak mudah bagi Pemprov Jakarta mengendalikan pembangunan didaerah tersebut. Karena kawasan Bopunjur berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Disisi lainnya, para pembeli vila dikawasan Bopunjur adalah orang Jakarta. Dengan demikian, Reklamasi pantai utara jakarta diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi kawasan yang merupakan daerah resapan air tersebut. Reklamasi diharapkan dapat mengubah kecenderungan orang Jakarta yang membeli property di dataran tinggi disekitar wilayah Jakarta, menjadi membeli property di pulau-pulau buatan.

Dari sisi teknis, perencanaan reklamasi utara Jakarta ini sudah dikaji pada era Gubernur Sutiyoso yang dikenal sebagai program “Greater Jakarta”. Kajian teknis ini dilakukan dari berbagai bidang, dari analisa terhadap dampak lingkungan, analisa dampak reklamasi terhadap overland flow di daerah hulu, analisa dampak yang akan timbul di daerah coastal dan masalah lain terkait utilitas yang sudah ada dikawasan pantai tersebut.

Harus diakui, secara teknis Reklamasi Jakarta ini akan menimbulkan dampak, baik itu terhadap daerah hulu atau biasa juga disebut sebagai upland area maupun daerah perairan pantai atau coastal-nya. Salah satunya adalah masalah kenaikan muka air banjir dikawasan hulu. hasil

Gambar berikut adalah hasil smulasi secara numerik dengan menggunakan metode Finite Element Method (FEM) untuk masalah upland di daerah sungai Kali Dadap, Cengkareng Drain dan Kali Angke. Simulasi ini dilakukan untuk curah hujan ekstrim, dimana kemungkinan curah hujan penyebab banjir atau yang dikenal sebagai probable maximum precipitation (PMP) untuk periode ulang 50 tahunan. Dari hasil simulasi ini dapat dilihat banjir di utara Jakarta tidak banyak berbeda antara sebelum dan sesudah dilaksanakan reklamasi. Namun, jika ditinjau terhadap kenaikan muka air banjir didaerah upland maka kita akan menemukan kenaikan muka air banjir. Tetapi kenaikannya hanya sekitar 7-12 cm. Angka ini juga tidak terlalu besar sehingga kondisi daerah genangan banjir juga tidak berubah. Simulasi yang sama juga sudah dilaksanakan pada lokasi-lokasi lain hasilnya juga menunjukkan hal yang sama. Kenaikan muka air banjir relatif kecil.

Selain itu, ada atau tidaknya reklamasi di Jakarta, tentu saja masalah banjir merupakan masalah yang tetap harus ditanggulangi. Salah satu solusinya adalah dengan pengerukan dan pelebaran penampang hidrolis sungai-sungai yang ada di Jakarta. Hasil simulasi dibawah ini menunjukkan kondisi muka air banjir di Jakarta jika dilakukan pelebaran dan pendalaman sungai. Dapat dilihat banjir di Jakarta berkurang drastis hanya dengan memperdalam dan sedikit memperlebar penampang sungai.

pengerukan

Hal lain yang dikhawatirkan masalah permasalahan didaerah coastal. Seperti permasalahan backwater atau peningkatan muka air banjir pada daerah estuary akibat muara sungai menjadi lebih jauh ke laut setelah dilakukan reklamasi dan juga masalah sedimentasi didaerah muara yang dikhawatirkan akan menghambat jalan air menuju kelaut.

Pada tahapan awal, sebuah kajian teknis reklamasi 17 pulau di utara Jakarta ini dilakukan oleh team akademisi yang diketuai oleh Prof. Dr. Hang Tuah (alm), seorang guru besar di program studi Teknik Kelautan-ITB. Kajian tersebut merekomendasikan agar reklamasi dibangun tidak menempel pada daeratan atau diberikan jarak minimal 200 m (atau dikenal sebagai lateral canal dalam istilah teknis) untuk mempertahankan sifat coastal dan menghindari peningkatan back water pada daerah muara. Berdasarkan studi tersebut, masalah backwater dapat diatasi dengan lateral canal ini. Sehingga sekarang kita dapat melihat pulau-pulau reklamasi tersebut memiliki jarak dengan daratan utama Jakarta.

Singkatnya, berdasarkan kajian teknis, bentuk dan konfigurasi yang ada saat ini sudah ideal untuk menghindari permasalah teknis. Selain itu, langkah-langkah penanggulangan untuk dampak negatif yang tidak dapat dihindari juga sudah dikaji secara mendalam dan komprehensif. Artinya, penanggulangan tidak saja hanya pada dampak akibat pembangunan pulau-pulau reklamasi tersebut, namun permasalahan yang memang sudah ada di Jakarta seperti masalah banjir yang sudah menjadi langganan DKI Jakarta. Hal ini lah yang membuat reklamasi Jakarta menjadi tambah menarik. Karena dengan Reklamasi, tidak hanya karena berhasil menarik minat investasi namun bisa diintergrasikan dengan pola kontribusi untuk mendukung rencana pemerintah dalam penanggulangan masalah banjir yang sudah menghantui Jakarta sejak lama dan juga untuk pembangunan infrastruktur lain seperti rusun dan infrastruktur jalan. Jadi sekali tepuk pemerintah dapat dua hal, investasi yang berarti devisa bagi negara dan juga kontribusi langsung berupa infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir dan lain sebagainya.

Lalu apakah rencana reklamasi sudah tidak ada dampak negatif sama sekali? Tentu saja ada. Dampak selalu akan ada ketika manusia melakukan kegiatan, terutama bagi lingkungan. Pembangunan Jalan, Jembatan, Pelabuhan bahkan pemukiman akan menimbulkan dampak bagi Lingkungan. Lalu apakah kita perlu berhenti membangun infrastruktur tersebut? Tentu saja tidak. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah, seberapa besar dampak negatif dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.

Sementara jika kita tinjau, menentang Reklamasi juga memiliki dampak. Mari kita berandai-andai Reklamasi Jakarta ini dihentikan. Kemungkinan paling ekstrim adalah seluruh ijin pulau dicabut dan pulau yang sudah dibangun harus dibongkar. Oke.. pertanyaannya adalah siapakah yang akan mendanai biaya pembongkarannya? Membongkar sebuah bangunan saja membutuhkan dana yang tidak sedikit apa lagi membongkar sebuah pulau. Pengembang pasti tidak mungkin akan mau mengeluarkan dana untuk itu. Bisa kita bayangkan kerugian yang harus mereka tanggung ketika semua ijin pulau-pulau yang sudah terbangun dicabut dan harus dibongkar. Ditambah jika harus dipaksa untuk mengeluarkan dana untuk membongkar pulau. Logisnya, mereka pasti akan memilih untuk menempuh jalur hukum dan bertarung di pengadilan. Secara nalar, kemungkinan pemerintah kalah dipengadilan besar. Selain itu, metode seperti apa yang akan diterapkan sehingga pembongkaran dapat dilakukan dengan tidak merusak lingkungan? Tanah yang sudah mengalami pemadatan tentunya tidak mudah untuk digali kembali menjadi lautan, pilihannya adalah dengan menggunakan peledak (blasting). Tentu saja ini akan jauh lebih membahayakan lingkungan.

Pilihan lainnya adalah, mencabut ijin-ijin pulau yang belum terbangun dan mengambil alih pulau-pulau yang sudah terbangun. Oke..mari berandai-andai opsi ini yang diambil. Semua pengembang pulau-pulau reklamasi yang sudah mengantongi ijin tentunya juga sudah mengeluarkan dana yang juga tidak sedikit. Minimal untuk melakukan studi amdal dan kajian teknis untuk mendapatkan ijin dari pemprov DKI. Studi atau kajian pengembangan pulau tersebut tentu saja tidak murah. Perbandingannya adalah biaya studi perencanaan dan perancangan atau desain gedung high risk saja membutuhkan biaya sampai milyaran Rupiah. Dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai kajian pengembangan pulau buatan ini bisa mencapai Triliunan Rupiah karena melibatkan survey di laut yang sangat mahal. Tentu saja mereka akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Sementara, mereka sebelumnya sudah mengikuti prosedur untuk mendapatkan ijin untuk membangun pulau-pulau tersebut.

Analoginya, jika kita membangun rumah tempat tinggal kita dan kita telah mendapatkan IMB . Kemudian kita juga sudah membayar arsitek untuk desain rumah kita. Kemudian karena pejabat yang mengeluarkan  ijin tersebut berubah pikiran, IMB yang sudah kita dapatkan dicabut. Apapun alasan pencabutan IMB tersebut, tentu saja kita tidak akan mudah untuk dapat menerimanya begitu saja. Hal yang sama tentunya yang akan dilakukan oleh para pengembang. Mereka akan melakukan perlawanan hukum terhadap pemerintah atas kerugian yang mereka alami. Kalau pemerintah kalah, artinya pemerintah wajib membayarkan kerugian para pengembang tersebut. Maka masyarakat Jakarta juga yang akan membayarkannya melalui pajak yang mereka bayar. Selain itu, pemerintah provinsi juga kehilangan dana yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk program-program yang membangun infrastruktur yang menggerakkan roda perkonomian.

Jikapun pemerintah menang, apalagi di Indonesia sepertinya hukum mengikuti selera pasar. Jika tekanan publik besar maka bisa saja pemerintah dimenangkan, meskipun jelas-jelas kesalahan ada dipihak pemerintah. Para pengembang pasti akan naik ke arbitrase internasional, terutama bagi pengembang yang berafiliasi dengan perusahaan asing. Selain itu, pencabutan ijin tentunya juga akan berdampak naiknya country risk negara ini. Hal ini tentu saja akan jadi ancaman bagi minat investasi karena tidak adanya kepastian hukum bagi mereka. Investasi menurun artinya lapangan pekerjaan juga akan menurun. Kembali masyarakat kecil yang akan terkena dampaknya. Hal ini yang menyebabkan mencabut sebuah Perpres atau Kepres tidaklah mudah.

Menentang dan menantang pencabutan ijin dan menghentikan Reklamasi Jakarta karena ini memiliki dampak negatif silahkan saja. Namun tentu saja perlu dijawab siapa yang akan membayarnya? Siapa yang paling dirugikan pada akhirnya? Tentunya masalahnya semakin rumit mengingat ijin reklamasi ini sudah dikeluarkan jauh sebelum masa pemerintahan sekarang.