Category Archives: Engineering and Technology

Sebagai engineer..mungkin ada baiknya gw juga share mengenai bidang pekerjaan gw di category ini

Salah Paham Mengenai Reklamasi (3)

Banyak yang merasa dengan membatalkan reklamasi Jakarta sudah pasti akan menyelematkan lingkungan. Benarkah demikian? Benarkah menghentikan dan membatalkan reklamasi Jakarta merupakan tindakan menyelamatkan lingkungan?

Dengan sudah adanya pembangunan pulau-pulau Reklamasi di perairan Teluk Jakarta ini. Maka jika menghentikan Reklamasi Jakarta, kita akan hanya memiliki dua pilihan; (1) menghentikan reklamasi dan seluruh pulau yang terbangun harus dibongkar. Sementara  (2) adalah menghentikan reklamasi dan pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun tidak dibongkar.

Opsi 1: Membatalkan Reklamasi Jakarta dengan membongkar Pulau-Pulau yang sudah dibangun.

Seperti yang dibahas sebelumnya, membongkar pulau-pulau yang sudah dibangun ini tentu saja akan menimbulkan masalah. Baik itu dari sisi pembiayaan maupun dari sisi country risk.  Jika kedua permasalahan tersebut dapat kita abaikan, kita masih menghadapi permasalahan secara teknis.

Pulau-pulau yang sedang dibangun sekarang ada yang sudah dalam tahap pematangan lahan atau pemadatan lapisan tanah. Hal ini membuat tanah reklamasi menjadi padat sehingga tidak mudah dibongkar untuk dikembalikan menjadi laut. Maka salah satu opsinya dalah dengan menggunakan metode blasting atau dengan bahan peledak untuk menghancurkan pulau-pulau yang sudah dibangun. Tentu saja opsi ini akan jauh lebih membahayakan, terutama bagi lingkungan.

Jika dilakukan dengan metode pengerukan dengan alat berat, selain mahal metode ini juga akan memakan waktu lebih lama. Tentu saja kita akan melihat beberapa tahun kedepan, Jakarta akan membuang anggarannya untuk melakukan pengerukan kembali ini. Selain itu, Pengerukan kembali pulau-pulau tersebut akan mengakibatkan pengendapan sediment keseluruh muara sungai. Hasil simulasi dengan finite element  method (FEM) berikut menunjukkan ilustrasi mengenai pergerakan sedimen didaerah ini.

Sumlation.png

Hasil pemodelan numerik ini mensimulasikan pergerakan sedimen dari pulau C dan D. Kondisi ini menunjukkan sedimen akan bergerak kearah muara Kali Dadap, Kali Kamal, Kali Angke dan Cengkareng Drain.

Hasil simulasi ini menunjukkan pergerakan sedimen akan menuju kearah sungai-sungai yang ada di sekitar pulau-pulau tersebut. Sehingga jika tidak ada metoda penanggulangan pada saat konstruksi, maka sungai-sungai tersebut akan tersumbat (clogging). Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan wilayah hulu dari sungai-sungai tersebut akan terendam oleh banjir.

Hal ini belum termasuk kerusakan lingkungan akibat penyebaran sedimen kebeberapa daerah disekitar pulau-pulau tersebut. Termasuk wilayah hutan mangrove yang berada di Muara Angke. Maka membongkar pulau-pulau yang sudah ada, selain akan sangat mahal sekali juga sangat membahayakan lingkungan. Selain itu, material pasir yang sudah ditumpuk pada perairan tersebut bisa mencapai lebih dari 50 juta kubik, tentu saja ini harus dijawab akan dibuang kemana material tersebut.

Material bekas reklamasi tersebut juga tidak akan mudah untuk dimanfaatkan secara langsung, terutama sebagai bahan konstruksi. Karena ada kandungan garam yang membahayakan struktur besi pada tulangan membutuhkan pengolahan terlebih dahulu. Jumlah material yang besar juga menjadi masalah tersendiri untuk lokasi penyimpanan karena tidak mungkin secara langsung dapat dimanfaatkan. Maka solusi yang mungkin akan diambil adalah dengan membuangnya ke laut, yang dikenal dalam kegiatan pengerukan dengan dumping. Melakukan dumping untuk jumlah sebesar itu tentu saja juga akan membahayakan lingkungan.

Opsi berikutnya dalam membatalkan reklamasi Jakarta yang mungkin bisa diambil adalah hanya menghentikan Reklamasi dan mengambil alih pulau-pulau yang sudah dibangun. Opsi 2 ini salah satu yang sering dikemukakan ketika tidak bisa menemukan solusi untuk menangulangi resiko yang terdapat pada opsi 1. Meskipun akan tetap sulit membayangkan bagaimana pilihan ini dilaksanakan, tapi mari berandai-andai jika langkah ini yang akan diambil.

Opsi 2: Membatalkan Reklamasi Jakarta dan Pulau-Pulau yang sudah dibangun dipertahankan.

Reklamasi tidak pernah direncanakan akan berhenti ditengah jalan apalagi akan dibongkar. Sehingga pulau-pulau tersebut tidak dirancang untuk berdiri sendiri-sendiri. Maka, jika pemerintah gegabah mengambil keputusan, yang akan menanggung akibatnya adalah warga Jakarta.

Untuk menjelaskan mengenai opsi 2 ini tidak ada cara lain untuk menjelaskan mengenai dampak tersebut selain menjelaskannya dasar teorinya terlebih dahulu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan membuat penjabarannya lebih sederhana dan ringan.

Kesetimbangan  Pantai (Coastal Equilibrium).

Dr. Richard Silvester dan Dr. John C. Hsu , dari The University  Western Australia dalam bukunya “Coastal Stabilization: Innovative Concepts ” pada tahun 1993, memaparkan mengenai konsep coastal equilibrium. Pada dasarnya pantai merupakan kondisi alam dari garis pantai yang dinamis, suatu garis pantai pantai bisa maju atau pun mundur dalam proses akresi-erosi dan sedimentasi. Jadi dalam satu coastal cell ada daerah yang maju (sedimentasi) ada daerah yang mengalami kemunduran (erosi). Pergerakan garis pantai ini terjadi pada wilayah coastal cell nya. Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana konsep pantai setimbang berdasarkan teori Sylvester dan Hsu.

Coastal Cell.jpgGambaran mengenai teori equilibrium dari coastal cell sesuai dengan Teori Sylvester and HSu (1993). Teori ini kemudian berkembang dan diaplikasi dalam infrastruktur perlindungan pantai akibat abrasi.

Suatu pantai berevolusi karena suatu proses interaksi gelombang dengan pantai yang menimbulkan arus atau yang dikenal dengan wave induced current.  Gelombang yang datang tidak tegak lurus terhadap pantai akan cenderung mendorong arus sejajar pantai atau yang dikenal sebagai Longshore Current. Proses ini kemudian mendorong sediment pada arah tertentu yang mengakibatkan pada suatu coastal cell terjadi abrasi dan akresi.

Longshore Current dan Evolusi Garis Pantai

Untuk menjelaskan mengenai proses yang terjadi pada suatu coastal zone, kita juga harus memahami terlebih dahulu mengenai beach drift, longshore current dan littoral drift. proses tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Gambar berikut memberikan ilsutrasi mengenai proses longshore current.

longshoredrift-current.fw.png

Gambaran mengenai proses longshore current. Pada suatu pantau terdapat dua proses, beach drift dan longshore drift. Ketika keduanya bekerja bersamaan disebut juga sebagai littoral drift.

Gelombang di daerah pantai dibentuk oleh angin diperairan lepas pantai. Kemudian gelombang tersebut mengalami transformasi menuju garis pantai. Transformasi ini terkadang membelokkan arah datang gelombang. Karena secara natural, gelombang berusaha membentuk garis tegak lurus pada saat terjadi perubahan kedalaman. Ketika sampai di perarian pantai, jika gelombang masih membentuk sudut terhadap garis pantai, maka longshore current akan terjadi.

Dalam aplikasi rekayasa perlindungan pantai (coastal protection), coastal engineer memanfaatkan fenomena ini. Pantai yang mengalami abrasi diganggu dengan suatu struktur sehingga pantainya bisa bergerak sesuai dengan arah yang kita mau. Salah satu contoh perlindungan pantai adalah seri detached breakwater dan Groyne. Gambaran berikut ini menunjukkan bagaimana garis pantai akan menjadi maju ketika sebuah struktur baru di bangun di depan garis pantainya. Dalam kasus perlindungan ini, perubahan garis pantai sudah direncanakan sehingga mencegah terjadinya abrasi.

Aplikasi.jpgAplikasi  struktur breakwater yang membuat garis pantai di beberapa negara yang dimaksudkan untuk menghindari abrasi pantai. Struktur ini membuat garis pantai menjadi berubah seperti yang terdapat pada ilustrasi. Beberapa bagian dari garis pantai tersebut secara perlahan akan berubah.

Pada perairan Teluk Jakarta, kondisi ini juga terjadi. Pantai-pantai dikawasan ini juga mengalami perubahan. Ada daerah-daerah yang maju dan ada yang mundur. Untuk menguji hal ini maka perlu dilihat mengenai kondisi Teluk Jakarta.

Coastal Equilibrium di Teluk Jakarta

Teluk Jakarta bisa dikatakan sebagai satu wilayah Coastal Cell besar dengan beberapa Coastal Cell kecil didalamnya seperti yang dikemukakan dalam Teori “Sylvester and Hsu” tersebut. Gambar berikut ini adalah capture dari Google Earth untuk melihat dinamika pantai pada perairan Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta 1984.jpgTeluk Jakarta 1994.jpgTeluk Jakarta 2004.jpgTeluk Jakarta 2012.jpg

Gambaran perubahan garis pantai Jakarta dari 1984-2004 sebelum adanya pembangunan Pulau-Pulau Reklamasi di Utara Jakarta hingga adanya pulau C pada tahun 2012.  Data ini tidak terlalu menunjukkan perubahan, namun jika dilihat di google earth maka akan terlihat eprubahan garis pantai dibeberapa lokasi

Untuk membuktikan longshore current terjadi di Teluk Jakarta ini, maka kita perlu melihat data mengenai kondisi angin dan transformasi gelombang dikawasan ini. Data pengukuran angin yang dilakukan BMKG berikut ini menunjukkan kalau kngin di Teluk Jakarta lebih dominan berhembus dari arah Timur, dan beberapa dari arah barat. Dengan menggunakan suatu metode yang dikenal dengan hindcasting, maka kita dapat memperkirakan tinggi dan arah gelombang dilaut dalam.

Wind Rose merupakan salah satu cara untuk menggambarkan statistik angin yang diukur oleh BMKG. Data yang digunakan biasanya dalah data selama 10 tahun terakhir. Sementara, Wave rose adalah gambaran secara statistik mengenai kejadian gelombang pada daerah laut dalam (offshore zone) yang diolah dari ata angin. Berikut adalah Wind Rose dan Wave Rose untuk wilayah Jakarta.

Wind and Wave Rose.jpgwind rose dan wave rose di perairan Teluk Jakarta selama kurun waktu 10 tahun (2002-2012) yang menggambarkan angin dominan pada wilayah ini. Kelopak yang berwarna biru dan hijau ini menandakan arah datang gelombang dilepas pantai dari mana.

Jika dimodelkan transformasi gelombang pada kawasan ini akan bisa kita dapatkan kondisi gelombang merambat hingga didaerah pantai masih. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau longshore current terjadi di perairan ini. Gambar berikut adalah hasil pemodelan numerik untuk transformasi gelombang dari daerah laut dalam ke daerah pantai di Utara Jakarta.

Wave Ext.jpgTransformasi gelombang pada wilayah pantau utara Jakarta untuk arah datang gelombang dominant. Seperti yang dapat dilihat dari wind rose dan wave rose, gelombang datang dari kedua arah. Sehingga kejadian yang sama akan terjadi pada kedua kondisi.

Sebuah laporan yang ditulis oleh  Eric C. F. Bird dan Otto S. R. Ongkosongo dari The United Nations University pada tahun 1980 yang berjudul “Environmental changes on the coasts of Indonesia” merilis mengenai kondisisa pantai di Jakarta. Dari laporan tersebut maka kita dapat melihat bahwa di daerah pulau C dan D yang sudah terbangun merupakan daerah accretion. Maka data ini juga menkonfirmasi data-data sebelumnya mengenai proses pantai di Teluk Jakarta.

80197E08.gif

Gambar mengenai kondisi pantai Jakarta seperti yang ditulis dalam laporan  Eric C. F. Bird and Otto S. R. Ongkosongo, 1980: “Environmental changes on the coasts of Indonesia“, The United Nations University.  ISBN 92-808-0197-X

Maka dengan adanya pulau-pulau reklamasi, artinya kita akan merubah equilibrium dikawasan ini. Pulau-pulau ini akan memicu perubahan gerakan sedimen dari kawasan ini. Berdasarkan Studi yang dilakukan oleh team akademisi pimpinan Prof. Hang Tuah (alm) Reklamasi Utara Jakarta adalah satu kesatuan.

Design Pulau-Pulau Reklamasi dan Longshore Current

Konfigurasi ini membuat breaking line dari gelombang menjadi hilang, karena bagian terluar dari pulau-pulau reklamasi berada di belakang surf zone. Dengan demikian littoral drift dan longshore current yang  terjadi pada daerah pantai baru. Sehingga dengan demikian equlibrium baru langsung terbentuk ketika seluruh gugusan pulau selesai dibangun. Gambar berikut menunjukkan pola konfigurasi pulau-pulau yang bagian terluarnya dibuat mengikuti garis tertentu pada perairan teluk jakarta.

Ilustrasi2.jpg

Reklamasi Jakarta yang direncanakan merupakan ssatu kesatuan. Dengan keseluruhan pulau, maka proses pada derah litoral tidak terjadi. Karena keseluruhan pulau mengakibatkan gelombang datang pada daerah reklamasi tidak sempat mengalami breaking.

Ketika pulau yang sudah dibangun tersebut berdiri sendiri, kemungkinan besar pulau-pulau tersebut akan menjadi penangkap sedimen dalam littoral process nya. Hal yang paling dikhawatirkan adalah pengendapan sedimen di daerah muara sungai. Ilsutrasi berikut menunjukkan bagaimana proses sedimentasi yang akan terjadi jika pulau-pulau Reklamasi berdiri sendiri.

Ilustrasi.jpg

Ilustrasi kondisi pengendapan pada perairan Jakarta jika hanya beberapa pulau-pulau tersebut yang dipertahankan. Kondisi ini adalah salahsatu kemungkinan pengendapan uamh akan membuat Cengkareng Drain terjadi Clogging. Kondisi ini juga akan semakin parah dalam waktu jangka panjang. Karena Muara Kali Angke bisa ditutupi oleh sedimen juga. Sementara Kali tersebut melalui NCICD Phase A dibangun seawall yang menempel ke garis pantai, sehingga aliran sungai ke laut diatur oleh pompa. Kondisi ini mengakibatkan sistem flushing alamiah tidak terjadi pada daerah estuary ini.

Sama halnya dengan kejadian pada opsi 1, muara-mura sungai pada kawasan ini pada akhirnya juga akan tersumbat (clogging). Daerah hulu juga akan terendam oleh banjir, bedanya pada opsi ini prosesnya akan sedikit lebih lambat dari pada opsi 1. Namun, karena land subsidence di kawasan Jakarta terus menerus terjadi, kondisi banjir menjadi masalah yang jauh lebih buruk pada kondisi ini. Sehingga solusi ini juga akan berbahaya, baik itu bagi lingkungan tentu saja bagi masyarakat Jakarta.

Membatalkan Reklamasi Jakarta dan Menyelamatkan Lingkungan

Dengan melihat semua konsekuensi tersebut, maka dengan demikian, kita kembali harus menjawab pertanyaan berikut: Apakah benar membatalkan Reklamasi akan menyelamatkan lingkungan seperti yang selama ini di claim? Menentang Reklamasi Jakarta adalah hak siapapun, tapi jika alasannya adalah mencegah kerusakan lingkungan, alasan tersebut tidak tepat. Dengan semua konsekuensi yang sudah dijabarkan tentu saja kita bisa memahami, menghentikan reklamasi mungkin lebih membahayakan bagi lingkungan dibandingkan meneruskannya.

Reklamasi ini ibarat permainan Jumanji, begitu kita memulainya maka kita harus selesaikan hingga akhir. Jika tidak, lebih banyak kerugian yang terjadi. Bukan hanya bagi para pemainya, tetapi juga bagi banyak orang disekitar kita. Yang bisa kita lakukan adalah, memastikan semua bermain dengan jujur dan mengikuti semua aturan yang berlaku dan yang paling penting, menyelesaikan permainan.

Sebelumnya: Reklamasi Jakarta berbeda dengan Reklamasi Teluk Benoa, Bali

Advertisements

Salah Paham Mengenai Reklamasi (2)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, adalah sebuah kekeliruan menyamakan Reklamasi Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW). Kedua infrastruktur tersebut lahir dari latar belakang yang berbeda dan melalui kepres yang berbeda juga. Ide untuk mengintegrasikannya baru-baru ini saja mengemuka, tapi tidak lantas kalau kita bisa secara langsung melihat reklamasi Jakrta dan GSW adalah hal yang sama.

Selain kesalahpahaman mengenai perbedaan antara Reklamasi Jakarta, kesalahpahaman lainnya adalah pernyataan berikut :

Kalau menentang Reklamasi Teluk Benoa, maka seharusnya juga secara otomatis akan menentang Reklamasi Teluk Jakarta juga. Pertanyaannya, benarkah demikian? 

Perlu diperiksa lebih lanjut mengenai apakah kedua reklamasi ini memang berbeda atau bisa juga kita samakan. Ada banyak sisi yang bisa dilihat jika ingin membandingkan permasalahan Reklamasi Teluk Benoa dan Reklamasi Teluk Jakarta. Namun, permasalahan reklamasi di kedua Teluk ini juga tidak bisa dilihat semata-mata hanya dari satu sisi saja.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Lingkungan

Jika bersikukuh untuk meninjaunya semata-mata dari isu lingkungan, dengan mudah kita akan berkesimpulan kalau reklamasi apapun akan berdampak negatif pada lingkungan. Tidak hanya reklamasi bahkan, hampir semua infrastruktur yang dibangun oleh manusia akan memberikan dampak negatif. Infrastruktur apapun seperti Jalan, Jembatan, Pelabuhan, permukiman memberikan dampak negatif bagi lingkungan, meskipun infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan bagi orang banyak.

Dalam konteks reklamasi, jika alasannya adalah tidak boleh sama sekali memberi dampak pada lingkungan, maka kita juga harus fair dengan menolak semua kegiatan reklamasi untuk alasan apapun. Konsekuensinya, ada banyak sekali infrastruktur yang dibangun di atas tanah reklamasi. Ada banyak pelabuhan-pelabuhan di daerah kepulauan terpencil yang menggunakan reklamasi dalam konstruksinya karena tuntutan teknis. Sementara, keberadaan pelabuhan tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat didaerah tersebut sebagai jalur supply logistik sehari-hari mereka. Selain itu, ada banyak permukiman yang dibangun diatas lahan reklamasi. Bahkan mungkin juga kita harus memeriksa, jangan-jangan rumah yang kita tempati adalah hasil reklamasi daerah rawa sebelumnya.

Keberadaan populasi manusia dengan sendirinya merupakan ancaman bagi lingkungan. Pertumbuhan populasi secara langsung akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan. Konsekuensinya, akan ada peningkatan kebutuhan lahan pertanian dan peternakan. Kondisi ini mendorong konversi daerah hutan menjadi daerah pertanian, sehingga kerusakan lingkungan terjadi. Ini baru dari sisi kebutuhan manusia terhadap pangan saja. Semakin banyak jumlah populasi manusia, semakin banyak pula kerusakan yang ditimbulkan. Maka, mau tidak mau kita harus menerima, kalau keberadaan tiap individu kita sebagai bagian dari populasi memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Dari kacamata lingkungan, terlepas dari besar atau kecilnya dampak tersebut, mau tidak mau kita harus menerima kalau Reklamasi Teluk Jakarta maupun di Teluk Benoa memang sama-sama memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara dari sisi konsekuensi pertumbuhan wilayah dan konsekuensi pertumbuhan populasi manusia di kawasan tersebut, kita akan dapat melihat perbedaan kedua Reklamasi tersebut.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Kebutuhan Lahan

Seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya, Reklamasi Jakarta merupakan masalah kebutuhan lahan. Perkembangan Jakarta yang sangat pesat membutuhkan ruang untuk berkembang. Kepres 51 tahun 1995 ini juga memuat kebutuhan lahan untuk mengantisipasi pertumbuhan kota ini sebagai dasar usulan reklamasi di Teluk Jakarta.

Sementara Reklamasi Teluk Benoa yang didasarkan pada Perpres No.51 Tahun 2014 yang keluarkan oleh Presiden SBY diakhir masa jabatannya, dilatar-belakangi oleh usaha percepatan pertumbuhan sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata di Bali menjadi potensi ekonomi didaerah ini dan juga menjadi ujung tombak untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dalam MP3EI. Kebutuhan membangun hotel, penginapan dan juga pusat rekreasi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi ini yang menjadi latar belakang rencana reklamasi di Teluk Benoa.

reklamasi-2.jpgIlustrasi Reklamasi Teluk Benoa dengan semua fasilitas rekreasi diatasnya. Reklamasi ini direncanakan sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional.

Jadi jika dibandingkan, reklamasi di Teluk Jakarta adalah kebutuhan (need) bagi pertumbuhan wilayah tersebut. Sementara reklamasi teluk Benoa lebih tepat dikatakan sebagai potensi bisnis (opportunity) di sektor pariwisata. Bagaimana kita bisa menyimpulkan demikian? Melalui gambar dari data BPS berikut dapat dijadikan awal untuk menjelaskan perbandingan tersebut.

.Jakarta.jpg

Peta tersebut menunjukan kepadatan tertinggi untuk Provinsi Bali berada di wilayah Bali Selatan dengan 1300 jiwa/km2. Sementara wilayah dengan kepadatan terendah di Jakarta adalah 2000 jiwa/km2 atau lebih tinggi dari kepadatan tertingggi di Bali.

Sumber diolah dari: data BPS yang bisa diakses di https://sp2010.bps.go.id/index.php/

Berdasarkan data ini kita bisa simpulkan dengan mudah, kepadatan penduduk di Jakarta jauh lebih tinggi dari pada tingkat kepadatan penduduk di Bali. Artinya kebutuhan pemukiman dan pusat aktifitas seperti sekolah, pasar dan lain-lainnya akan jauh lebih di besar di Jakarta dari pada di Bali.

Dari perbandingan tingkat kepadatan antara Bali dan Jakarta, kita juga masih bisa melihat, meskipun padat, wilayah Selatan Bali sebenarnya masih memiliki ruang untuk daerah permukiman. Sementara Jakarta sudah tidak memiliki lahan lagi untuk daerah hunian. Pilihan saat ini bagi warga Jakarta saat ini adalah memaksa sebagian besar warga Jakarta tinggal di hunian vertikal baik berupa rusun maupun apartement. Ini pun tidak akan mencukupi untuk jangka panjang bahkan jangka menengah. Meskipun dengan semua kompleksitas masalah di ibu kota ini, Jakarta akan tetap atraktif bagi masyarakat Indonesia untuk datang. Tentu saja artinya jumlah populasi manusia di Jakarta akan bertambah dan kebutuhan ruang kembali menjadi isu yang harus diselesaikan.

Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan wilayah masa yang akan datang, bagi Provinsi Bali masih tersedia cukup lahan untuk dikembangkan di dalam wilayah provinsinya sendiri. Sementara bagi Jakarta, pilihan yang tersedia adalah memanfaatkan daerah sekitar sebagai daerah penyangga di Provinsi Tetangganya, Jawa Barat dan Banten. Namun ini juga perlu diuji, mungkinkah?

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Pertumbuhan Wilayah

Jika dilihat dari faktor kepadatan penduduk wilayah Utara dan Timur Provinsi Bali masih memiliki tingkat kepadatan yang rendah (dengan kepadatan <300 jiwa/km2). Hal ini yang mungkin saja mendasari beberapa program pemerintah untuk infrastruktur baru lebih dipusatkan pada wilayah utara ini. Misalnya rencana pengembangan pelabuhan di Celukan Bawang sebagai Pelabuhan Utama untuk menggantikan Pelabuhan Teluk Benoa yang terlatak di daerah selatan Bali. Serta, rencana pembangunan bandara baru di Buleleng Timur untuk komplementer Bandara Ngurah Rai yang juga terletak di wilayah selatan. Kedua infratruktur tersebut terletak di wilayah utara Pulau Bali. Sehingga, pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendistribusikan pertumbuhan wilayah Bali ke arah Utara dan Timur.

Sementara untuk daerah Jakarta, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pilihan yang dimiliki oleh Jakarta adalah memanfaatkan daerah penyangganya yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seperti Teanggerang, Depok dan Bekasi. Namun, jika dilihat tingkat kepadatan di wilayah-wilayah penyangga tersebut juga sudah sangat padat. Data BPS berikut memberikan gambaran mengenai kepadatan diwilayah-wilayah penyangga ibu kota negara ini.

Banten.jpgJabar.jpg

Kondisi kepadatan daerah-daerah seperti Tanggerang (>9000 jiwa/km2), Bekasi( >11000 jiwa/km2) (Sumber diolah dari https://sp2010.bps.go.id/index.php/)

Dengan kondisi tersebut, dari sisi solusi memanfaatkan daerah penyangga, kita bisa menyimpulkan bahwa Jakarta sudah kehabisan ruang gerak untuk pertumbuhan kotanya. Hal ini salah satunya adalah akibat ibu kota Republik ini sebagai pusat pemerintahan dan juga sebagai pusat ekonomi dan bisnis secara bersamaan. Ditambah dengan paradigma pembangunan yang masih sentralistik membuat Jakarta tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Ruang gerak yang tersisa untuk pertumbuhan Jakarta adalah ke arah Bogor Puncak dan Cianjur (BOPUNJUR). Namun daerah ini merupakan daerah resapan air. Artinya jika terjadi exploitasi dataran tinggi ini, maka implikasinya adalah kerusakan ekosistem dan ancaman banjir di wilayah Jakarta. Bisa dibayangkan jika seluruh daerah resapan dikawasan tersebut dikonversi menjadi daerah hunian dan segala penunjangnya, maka seluruh aliran permukaan (overland flow) pada daerah ini akan bertumpuk di wilayah Jakarta yang rendah. Dengan kondisi land subsidence di Jakarta, banjir yang terjadi akan jauh lebih buruk. Semakin pesat pertumbuhan Jakarta, semakin cepat dan buruk juga kerusakan yang akan terjadi dikawasan ini.

Maka pilihan lainnya adalah dengan memanfaatkan ruang laut dengan Reklamasi. Reklamasi bagi Jakarta diharapkan akan memberikan lahan yang cukup bagi pertumbuhan wilayahnya. Gambaran berikut menunjukan reklamasi Jakarta dan konversi sederhananya terhadap jumlah jiwa yang bisa ditampung.

479622_620.jpg

Reklamasi Jakartan dan Penyediaan Lahan Bagi Kebutuhan Penduduk Jakarta. Salah satu fungsi dari Reklamasi Jakarta ini adalah menyediakan lahan bagi permukiman warga Jakarta.

Bagi Provinsi Bali, tingkat kepadatan di wilayah ini masih memberikan ruang bagi perkembangan wilayah bahkan daerah di wilayah Selatan-nya yang padat. Wilayah Utara dan Timur Bali juga masih tersedia untuk perkembangan jangka panjangnya. Selain itu, dari sisi wilayah, Provinsi Bali juga jauh lebih luas dari pada Jakarta. Dalam konteks ini, masih tersedia banyak pilihan untuk ini selain melakukan Reklamasi bagi Provinsi Bali.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa vs Pemerataan Pembangunan

Dari sisi pemerataan pembangunan, pertumbuhan antara wilayah Utara dan Selatan Bali masih sangat timpang. Kita bisa dengan mudahnya merasakan ketimpangan ini jika berada di Bali. Kita bisa lihat dari kemacetan di wilayah Kuta dan Denpasar. Maka Reklamasi di Teluk Benoa ini justru akan semakin memperburuk ketimpangan antara wilayah Utara dan Selatan Bali.

Padahal jika kita lihat, wilayah utara juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah menariknya dari daerah selatan. Tidak tersedianya infrastruktur yang baik di kawasan tersebut, membuat wisatawan cenderung enggan untuk berkunjung ke wilayah Utara. Ketika pemerataan pembangun pada wilayah ini terjadi, mungkin saja investasi pariwisata didaerah utara akan menjadi lebih menarik.

Ketimpangan pertumbuhan wilayah Selatan dan Utara Bali in identik dengan ketimpangan antara pusat dan daerah untuk kasus Jakarta. Selama pertumbuhan masih terpusat di Jakarta, maka masalah kebutuhan lahan akan terus-menerus terjadi. Sehingga lahan reklamasi yang sekarang pun tidak akan mencukupi. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah menyebarkan pusat pertumbuhan tersebut ke daerah-daerah. Mungkin jika ousat pemerintahan dan pusat bisnis dipisah, kebutuhan lahan di Jakarta tidak sebesar sekarang. Dalam konteks yang lebih ekstrim adalah dengan memindahkan ibu kota pemerintahan ke daerah lain. Sehingga Jakarta cukup sebagai pusat bisnis saja, seperti New York dan Washington DC di Amerika atau Sidney dan Canberra di Australia. Pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di negara-negara tersebut dipisahkan. Sebenarnya Soekarno pun berpikiran kalau ibu kota Indonesia sebaiknya di Kalimantan. Berdasarkan pertimbangan lokasinya Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai Ibu Kota Indonesia.

Pemindahan ibu kota juga menjadi solusi bagi beberapa negara, bahkan Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Mungkin, Indonesia butuh solusi yang lebih ekstrim lagi dari itu karena Kuala Lumpur dan Putra Jaya masih berdekatan. Ide pemindahan ibu kota ini sudah pernah diangkat pada masa pemerintahan SBY sebelumnya. Namun ide ini tidak begitu populer karena biaya yang harus keluarkan cukup mahal dan lain sebagainya. Jika ternyata reklamasi ini dipandang sangat buruk, mungkin ide memindahkan ibu kota ini bisa menjadi jalan keluarnya.

Selama pertumbuhan pusat tetap jauh lebih pesat dari daerah, maka akan menjadi konsekuensi logis kalau Jakarta akan terus menerus membutuhkan lahan untuk berkembang. Dengan terbatasnya ruang gerak tersebut maka pilihan yang kita miliki adalah Reklamasi. Bahkan dalam jangka panjang, Reklamasi mungkin saja tidak lagi mencukupi untuk menjawab kebutuhan Jakarta. Sehingga, Giant Sea Wall (GSW) malah jadi dibutuhkan nantinya. Karena dalam masterplan NCICD phase B tersebut juga terdapat rencana reklamasi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan di DKI.

Menolak Reklamasi Teluk Jakarta dan Reklamasi Teluk Benoa 

Kembali kepertanyaan awal, bisakah kita bersikap berbeda terhadap reklamasi di dua daerah ini? Misalnya menentang Reklamasi Bali, tapi mendukung Reklamasi di Jakarta. Jawabannya tentu saja bisa, bahkan sudah memang seharusnya berbeda.

Berdasarkan penjabaran diatas, kita tidak bisa menyamakan Reklamasi Jakarta dengan Reklamasi Bali. Dari sisi kebutuhan, Reklamasi Jakarta adalah masalah urgensi kebutuhan lahan yang merupakan kebutuhan primer bagi wilayah ini. Sementara Reklamasi Teluk Benoa hanya opportunity bisnis pariwisata yang bisa jadi hanya kebutuhan tersier bagi Bali.

Sementara untuk menolak reklamasi tersebut, kita harus melihat melihat dari konsekuensinya. Dalam konteks ini kita harus melihatnya secara terpisah antara Reklamasi Teluk Benoa dan Reklamasi Teluk Jakarta bahkan juga termasuk Giant Sea Wall (GSW). Kita juga harus berhati-hati ketika akan menyatakan menolak. Dari sisi konsekuensi untuk membatalkan atau menghentikan, kita bisa urutkan dari yang terkecil dan terbesar antara Reklamasi Teluk Benoa, Reklamasi Teluk Jakarta dan GSW.

Reklamasi Teluk Benoa adalah yang paling kecil konsekuensinya jika dibatalkan. Jika melihat dari sisi kebutuhan, bisa dikatakan Bali tidak terlalu membutuhkan reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi ini lebih kepada menjawab opportunity dari pada need. Selain itu, saat ini Reklamasi Teluk Benoa masih dalam tahapan perencanaan awal. Jadi seharusnya belum ada pelaksanaan di lapangan. Sehingga bisa dikatakan tidak ada konsekuensinya bagi lingkungan ketika dibatalkan.

Giant Sea Wall (GSW) adalah konsekuensi menengah jika dibatalkan. Secara kebutuhan, GSW merupakan kebutuhan jangka panjang bagi Jakarta dalam soal lahan. Permasalahan kebutuhan lahan ini bisa ditekan dengan cara mendistribusikan pertumbuhan kota Jakarta ke daerah lainnya. Permasalahan land subsidence memang merupakan kebutuhan jangka pendek. Namun, masalah ini juga bisa diatasi jika pemerintah memiliki solusi untuk menyediakan air bersih yang berkualitas. Tersedianya air bersih akan menekan besarnya pengambilan air tanah oleh masyarakat. Selain itu, proyek ini juga masih dalam tahapan perencanaan. Belum ada pekerjaan fisik yang dimulai. Sehingga, pembatalan GSW tidak memiliki dampak lingkungan sama sekali.

Reklamasi Teluk Jakarta adalah konsekuensi paling tinggi jika dibatalkan. Program ini selain menjawab kebutuhan lahan untuk jangka pendek, juga telah dilaksanakan sebagian. Membatalkan Reklamasi Jakarta konsekuensinya adalah harus mencarikan lahan untuk kebutuhan lahan kota ini. Merubah kebijakan pola hunian di Jakarta dari rumah tapak (landed house) ke perumahan rusun atau apartement hanya akan memberikan solusi sementara. Pada akhirnya Jakarta akan tetap butuh lahan baru. Di sisi lain, saat ini sudah ada pulau-pulau yang terbangun di Teluk Jakarta ini. Artinya menyatakan menolak Reklamasi Jakarta menjadi tidak sederhana. Karena setelahnya akan dikuti, apa yang harus dilakukan jika Reklamasi di Teluk Jakarta ini dibatalkan? Ada dua opsi untuk itu, (1) menolak secara keseluruhan dengan membongkar seluruh pulau yang ada atau (2) hanya menghentikan dan membiarkan pulau-pulau yang sudah terbangun tetap ada. Pilihan-pilihan ini juga akan membawa kita ke pertanyaan berikutnya.

Benarkan kedua opsi tersebut tidak akan berdampak terhadap lingkungan? Jangan-jangan konsekuensi jika reklamasi dibatalkan malah lebih besar dibandingkan melanjutkannya? Ini adalah kesalahpahaman lain mengenai reklamasi..

Next..

Benarkah membatalkan Reklamasi Jakarta berarti kita akan menyelamatkan lingkungan?

Salah Paham Mengenai Reklamasi (1)

Melihat perdebatan mengenai Reklamasi, ada banyak kesalahpahaman publik mengenai Reklamasi Jakarta. Tentu saja tidak ada cara mudah untuk menjelaskan secara detail mengenai Reklamasi Jakarta. Terutama mengenai permasalahan dari sisi teknis, kebijakan dan isu lingkungan dari rencana mega-struktur ini.

Sebenarnya akan sangat menarik jika masalah ini diperdebatkan dalam tataran Ilmiah. Sehingga kita bisa melihat reklamasi Jakarta ini lebih objective. Saat ini dengan bercampurnya masalah reklamasi kedalam masalah politik, membuat banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi. Tidak ada cara sederhana untuk penjelasan yang terinci mengenai permasalahan reklamasi, sehingga tulisan ini perlu dibagi menjadi beberapa bagian.

Bagian pertama ini adalah kesalahpahaman yang menyamakan Reklamasi Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW). Selain itu, banyak juga yang kurang paham mengenai dasar berpikir pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dan apa manfaatnya. Mudah-mudahan tulisan ini bisa sedikit membantu.

NCICD.jpg

Giant Sea Wall  yang merupakan Masterplan The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Reklamasi Jakarta vs Giant Sea Wall (GSW)

Kita sering berpikiran bahwa Giant Sea Wall (GSW) adalah bagian Reklamasi Jakarta atau Reklamasi Jakarta adalah bagian dari Giant Sea Wall (GSW). Ini adalah pemahaman yang keliru. Reklamasi Jakarta seperti yang sudah dibahas sebelumnya, merupakan program yang sudah di inisiasi pada era Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Sementara Giant Sea Wall merupakan bagian dari suatu masterplan perlindungan pantai Jakarta yang dikenal sebagai The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini baru diinisiasi melalui Perpres 58/2008 yang juga merupakan bagian dari MP3EI yang menjadi program andalan Presiden SBY.  Sebenarnya baru-baru ini pemerintah berencana untuk melakukan studi mengintegrasikan Reklamasi Jakarta dan NCICD.

Gambaran berikut adalah ilustrasi mengenai perbedaan Reklamasi Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW).

Reklamasi-Jakarta.jpgGSW.jpg

Gambar dibagian atas adalah gambar rencana Reklamasi Teluk jakarta, sementara gambar sebelah bawah adalah the Great Garuda yang merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall (GSW)

Selain masalah latar belakang tadi, mungkin ada beberapa point yang perlu ditekankan untuk melihat bagaimana Reklamasi Jakarta dan GSW merupakan hal yang berbeda.

Pertama: Reklamasi Jakarta adalah persoalan kebutuhan lahan. Reklamasi Teluk Jakarta tidak dimaksudkan untuk menanggulangi banjir akibat masuknya air laut pada saat pasang tertinggi (spring tide) ke wilayah darat di Jakarta atau yang dikenal oleh masyarakat dengan banjir Rob. Sementara, GSW merupakan proyek yang memang didedikasikan untuk menanggulangi permasalahan banjir Rob. Seperti yang kita ketahui, saat ini Jakarta terancam oleh banjir dari laut akibat penurunan elevasi muka tanah atau yang dikenal dengan land subsidence.

Kedua: Reklamasi Jakarta tidak direncanakan untuk menghentikan land subsidence, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta ini sekali lagi adalah untuk menambah lahan di wilayah darat Jakarta.  Sementara GSW juga diharapkan  dapat menyediakan air bersih bagi masyarakat sehingga dengan demikian akan menghentikan masyarakat mengambil air tanah. Dengan demikian, Land Subsidence dapat dihentikan.

Ketiga: Reklamasi Jakarta tidak didesain untuk membendung air laut. Desain 17 pulau reklamasi tersebut menggunakan lateral canal yang dimaksudkan untuk membuat air laut tetap bersirkulasi secara alami. Sehingga sifat coastal akan tetap terjaga pada wilayah pesisirnya. Disisi lainnya, GSW direncanakan akan membendung air laut sehingga tanpa bantuan pompa air didalam bendung GSW akan terjebak didalam kolam bendung (water basin).

Dari perbandingan tersebut, maka dengan mudah kita bisa memahami bahwa Reklamasi Jakarta dapat tetap dilaksanakan meskipun GSW dibatalkan. Demikian juga sebaliknya. Karena kedua program tersebut menangani isu yang berbeda.

Menolak dan membatalkan reklamasi memiliki konsekensi tersendiri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Sementara, mengenai menolak atau tidaknya GSW adalah hal lain lagi. Tentu saja tidak ada cara mudah untuk menjelaskan manfaat dan kerugian dari GSW ini, terutama terkait isu-isu teknis dan Lingkungan. Dalam pro dan kontra terhadap perlu atau tidaknya GSW, ada beberapa pertanyaan yang biasanya terlontar, diantaranya adalah:

Untuk mengatasi banjir akibat masuknya air pasang (banjir Rob) apakah harus dengan Giant Sea Wall (GSW)?

Jawaban mudah untuk pertanyaan tersebut tentu saja “tidak harus” dengan GSW. Namun jawaban ini akan perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai mana yang lebih mungkin.

Banjir ROB vs Giant Sea Wall GSW

Seperti yang sering didengung-dengungkan oleh Pemerintah, Giant Sea Wall merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengantisipasi masuknya muka air laut pada saat pasang purnama (spring tide). GSW ini juga diklaim sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan storm surge yang juga akan mengakibatkan banjir pada wilayah darat Jakarta. Storm Surge adalah kejadian naiknya muka air akibat tekanan angin badai yang mengaibatkan muka air laut terequalisasi (equalised). Salah satu contoh kejadian storm surge adalah badai Katrina yang terjadi di daerah New Orleans, Amerika Serikat, pada 29 Agustus 2005. Akibat badai ini, hampir seluruh sisi kota New Orleans terendam oleh banjir. Kondisi ini tentu saja mungkin bukan kejadian yang akan sering terjadi di Indonesia mengingat Jakarta berada cukup jauh dari lokasi lintasan badai di Laut China Selatan. Namun dengan kondisi Land subsidence di Jakarta yang cukup tinggi ditambah dengan naiknya muka air laut (sea level rise) akibat global warming, maka ada baiknya hal ini diantisipasi.

Pengambilan air tanah secara terus-menerus diyakini sebagai penyebab utama land subsidence di Jakarta. Data penurunan elevasi tanah Jakarta memang cukup massive terutama untuk didaerah utara Jakarta. Gambaran berikut merupakan data historis mengenai penurunan elevasi muka tanah di Jakarta.

landsubsidenceJakarta.jpg

Gambaran penurunan elevasi muka tanah (land subsidence) sejak tahun 1974-2010 di wilayah Jakarta. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian besar wilayah Jakarta saat ini berada di permukaan laut. Wilayah Utara Jakarta saat ini sudah merupakan daerah cekungan. Sehingga, ketika Pasang Purnama (Spring Tide) terjadi daerah tersebut akan terendam banjir. Kondisi tersebut akan diperparah jika pada saat yang bersamaan juga terjadi hujan dengan hydrograph yang cukup tinggi.

Dari gambar tersebut dapat dilihat tingginya penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Sehingga tidak salah jika kita harus khawatir kalau Jakarta suatu saat akan tenggelam jika land subsidence di Jakarta tidak segera dihentikan.

Kembali pertanyaannya, apakah harus dengan GSW? Jawabannya kembali sama, tentu saja “tidak harus”.

Phase pertama atau disebut juga sebagai Phase A dari NCICD adalah membangun tembok laut atau sea wall yang menempel pada daratan. Sea Wall pada NCICD Phase A ini sedang dibangun oleh pemerintah di sepanjang pantai Jakarta. Gambar berikut menjelaskan rencana Phase A dari masterplan NCICD.

NCICD Phase A.jpg

Gambaran mengenai proyek The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dibagi menjadi dua phase. Phase A dari NCICD ini merupakan solusi pertama untuk penanggulangan Banjir akibat Rob pada kawasan Jakarta. Sistem Seawall pada tahap pertama ini sebenarnya cukup untuk menanggulangi masalah banjir rob dikawasan Jakarta.

Phase A ini sebenarnya cukup untuk menanggulangi masalah banjir ROB di wilayah utara Jakarta. Namun Phase A tidak akan bisa menanggulangi masalah land subsidence. Pada akhirnya Phase A ini menjadi tidak berfungsi karena daerah daratan Jakarta akan menjadi cekungan yang dengan mudahnya tenggelam ketika hujan.

Struktur Sea Wall yang menggunakan sheetpile dipancang hingga lapisan hingga tanah keras sehingga diharapkan tidak terjadi penurunan bersamaan dengan Land Subsidence. Pemancangan pada tanah keras ini menjamin tidak adanya air yang keluar dan masuk dari daratan kelaut, demikian juga sebaliknya. Dengan sistem ini, keluar dan masuknya air dari darat kelaut diatur dengan sistem pompa (dalam gambar ditandai dengan kotak hijau dengan titik ditengahnya).

Pengambilan air di lapisan Aquiver secara besar-besaran dan terus-menerus akan menyebabkan tekanan pada tanah akan berkurang, akibat hilangnya air pada lapisan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah. Proses ini yang dikenal sebagai Land Subsidence. Kondisi ini akhirnya akan memaksa semua sistem pintu harus mempekerjakan seluruh sistem pompa yang sejatinya dipersiapkan untuk di-operasi-kan hanya ketika hujan terjadi bersamaan dengan pasang tertinggi. Land subsidence yang tidak dihentikan tentunya akan memaksa sistem pada Phase A ini untuk menambah jumlah pompa dan waktu operasi pompa. Pada akhirnya, sea wall phase A ini akan menjadi seperti GSW yang harus mengoperasikan pompanya secara terus-menerus. Kondisi ini akan semakin buruk seiring dengan fenomena naiknya muka air laut akibat pemanasan global atau yang dikenal dengan sea level rise.

Maka dengan pertimbangan ini, Phase Kedua atau Phase B diklaim sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan ini. Dengan dua Sea Wall, maka diharapkan ancaman banjir akibat hujan maupun akibat Rob bisa ditanggulangi secara permanen. Gambar berikut memberikan ilustrasi Phase I (Phase A) dan Phase II (Phase B) dari GSW.

Giant Sea Wall.jpgGambaran mengenai proyek The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dibagi menjadi dua phase. Garis abu-abu pada gambar ini adalah ilustrasi sea wall pada Phase A (Phase I). Sementara garis yang hitam adalah Giant Sea Wall (GSW) yang merupakan bagian dari masterplan NCICD Phase B (Phase II).

Terlepas dari ada atau tidaknya GSW ini, masalah land subsidence tetap harus  dihentikan. Satu-satunya cara adalah adalah menghentikan pengambilan air tanah. Artinya pemerintah harus bisa membuat masyarakat berhenti membuat sumur pompa. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana menghentikan land subsidence?

GSW vs Penanggulangan Land Subsidence

Pengambilan air tanah adalah hal lumrah ditemui dirumah-rumah masyarakat Republik ini, termasuk di Jakarta. Sebagian besar rumah-rumah di Jakarta memiliki sumur pompa. Hal ini dikarenakan teknologi untuk membangun sumur pompa tersebut murah dan mudah sekali dibangun. Maka tidak heran pengambilan air tanah yang massive akan terus terjadi dan membuat land subsidence di Jakarta terjadi semakin cepat.

Satu-satunya cara untuk menghentikan land subsidence adalah membuat masyarakat berhenti menggunakan sumur pompa. Lalu bagaimana membuat masyarakat berhenti menggunakan sumur pompa?

Membuat masyarakat berhenti untuk menyedot air tanah juga bukanlah perkara yang mudah. Selain murah dan teknologinya sederhana, pemasangan pompa dirumah ini juga dengan mudah disembunyikan. Sehingga butuh usaha extra bagi pemerintah untuk mengendalikannya. Bisa dibayangkan, jika solusi yang ditawarkan hanya sebatas melakukan pelarangan. Bagaimana pemerintah menerapkannya? Apakah pemerintah harus memeriksa rumah warganya yang dicurigai menggunakan pompa untuk menghentikan pengambilan air tanah. Apakah pemerintah harus menggeledah setiap rumah dan setiap sudut ruangannya untuk memeriksa ada sumur pompa atau tidak?

Di sisi lainnya, masyarakat saat ini tidak punya pilihan lain karena air PDAM yang mahal dan juga terbatas. Air baku Jakarta masih belum dapat mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Pertumbuhan penduduk dikawasan ini tentu saja akan memperburuk kondisi ini di masa yang akan datang. Mengharapkan supply air bersih dari daerah-daerah sekitar di Jawa Barat dan Banten tentu saja tidak akan mudah. Karena daerah-daerah tersebut juga memiliki kebutuhan air baku untuk masyarakatnya dan pertanian di kawasan tersebut.

Maka, jika pemerintah tidak bisa memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, mustahil dapat menghentikan pengambilan air tanah di Jakarta. Karena masyarakat tidak punya pilihan lain. Sehingga Land Subsidence bisa dipastikan akan terus terjadi.

Dalam rancangannya, GSW atau NCICD phase B ini juga dimaksudkan untuk penyediaan air baku. Setelah memompa air laut yang berada didalam water basin GSW keluar diharapkan air tersebut nantinya akan menjadi air tawar. Gambaran berikut menunjukkan pola penampungan air baku (air tawar) dari sungai-sungai di Jakarta ke water basin.

Water Basin.png

Water basin yang ada dibagian dalam bendung Giant Sea Wall (outer sea wall) direncanakan akan menjadi sumber air bersih bagi warga Jakarta.

Sumber: dokmen masterplan NCICD tahun 2014 yang dapat diakses di http://en.ncicd.com/wp-content/uploads/2013/08/Draft-Masterplan-NCICD-LR.pdf

Sehingga dengan demikian air tersebut dapat digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Dengan tersedianya air bersih yang berlimpah dan tentunya dengan harga yang terjangkau, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhenti menggunakan air tanah. Akan lebih baik lagi jika kualitas air bersih tersebut sangat baik. Maka secara otomatis masyarakat akan beralih menggunakan air yang disediakan oleh pemerintah melalui PDAM.

Harus diakui selain menawarkan solusi, GSW juga dapat mendatangkan masalah. Selain masalah kerusakan ekosistem di Teluk Jakarta, masalah yang dikhawatirkan akan timbul dari GSW ini adalah Stagnant Water dan mahalnya pendanaan untuk pembangunan dan operasi GSW ini serta resiko dari kegagalan pembangunan GSW ini.

Giant Sea Wall (GSW) vs Stagnant Water

Stagnant water atau air yang diam karena tidak mengalir sangat dikhawatirkan karena akan membuat perairan menjadi beracun (toxic). Stagnant Water adalah salah satu dampak yang dikhawatirkan dari GSW. Pembendungan air laut dengan GSW ini akan membuat terjadinya stagnant water pada water basin.

Pada air yang mengalir di alam, di sungai maupun di laut, proses purifikasi atau pemurnian dari toxic terjadi dalam proses mengalirnya air tersebut. Sementara pada stagnant water, proses ini terjadi sebaliknya, air yang bersih bisa menjadi toxic atau beracun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, water basin dalam GSW merupakan sebuah sistem polder besar yang menampung air yang juga dimaksudkan sebagai sumber air baku bagi warga Jakarta di masa yang akan datang. Namun, bagaimana GSW bisa membuat air tersebut tetap bersirkulasi sehingga tidak terjadi stagnant water? Jawaban paling mudah adalah dengan pompa, pemompaan air didalam bendung harus dilakukan terus menerus sehingga air didalam kolam bendung akan terus menerus bersirkulasi. Proses ini disebut juga dengan artificial circulation.

Selain itu, ketika air didalam polder GSW menjadi sumber air bersih, pengambilan secara terus menerus untuk kebutuhan air bersih warga Jakarta juga merupakan salah satu bentuk artificial circulation. Semakin besar pengambilan air dari dalam polder tersebut, maka semakin baik pula proses sirkulasi tersebut terjadi.

Kekhawatiran lainnya adalah mahalnya operasi GSW. Setelah GSW dibangun, maka secara terus menerus pompa harus dioperasikan. Pengoperasian pompa akan membutuhkan listrik yang artinya ada cost untuk menjaga air didalam kolam tetap pada level yang diinginkan dan juga tetap bersirkulasi. Kekhawatiran ini tentu saja tidak akan mudah dijawab, perlu studi mendalam mengenai ini.

Giant Sea Wall (GSW) vs Pola Operasi yang Mahal

Untuk pendanaan pembangunan dan pengelolaan GSW, saat ini idenya adalah dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pola ini dikenal juga dengan pola PPP Scheme (public private partnership). PPP scheme ini direncanakan akan diterapkan  untuk pendanaan konstruksinya dan juga operasinya. Pada konsep NCICD Phase B ini juga dibangun property yang hasil penjualannya bisa digunakan untuk menutupi biaya pembangunan GSW beserta infrastruktur pendukungnya. Sementara pemerintah juga masih berhitung untuk potensi penerimaan (revenue) dari GSW ini untuk membiayai operasinya.

Mudah untuk membayangkan pendanaan biaya pembangunan atau Capital Expenditure (CAPEX) dari penjualan property, namun agak sulit membayangkan bagaimana keseluruhan sistem dari GSW dengan operasi pompanya yang mahal dibiayai oleh revenue-nya. Jika hanya mengandalkan penjualan air, berapa harga air harus dijual untuk menutupi operasi pompa di GSW? Tentu saja Pemerintah perlu menjelaskan secara detail mengenai ini ke publik. Namun, jika secara kalkulasi pembangunan GSW dan pola operasi ini layak, termasuk untuk operasinya, maka GSW sebagai solusi permasalahan land subsidence dapat dipertimbangkan. Karena perputaran ekonomi juga terjadi dengan pengoperasian pompa. Tentu saja langkah ini perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena resiko untuk infrastruktur sebesar ini juga akan besar.

Hal lain yang perlu dikhawatirkan dari GSW adalah resiko kegagalannya. Baik resiko kegagalan yang bisa berujung pada bencana jika terjadi kegagalan secara teknis maupun kegagalan dari sisi pendanaan.

Giant Sea Wall (GSW) vs Resiko Kegagalan

Kegagalan secara teknis bisa dimitigasi dan juga bisa diminimalisir dengan kontrol yang ketat terhadap kualitas pekerjaan, baik dari material maupun dari pelaksanaan. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah resiko kegagalan dari sisi pendanaan. Karena hal ini akan beresiko  menjadi proyek mangkrak nantinya. Jika ini terjadi, kita akan memiliki candi raksasa yang berpotensi bencana akibat stagnant water.

Jika melihat kondisi tersebut, maka proyek ini masih perlu kajian yang lebih mendalam lagi sebelum diputuskan layak untuk di laksanakan. Keterlibatan para ahli dari berbagai bidang diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi di Republik ini adalah kurang keterlibatan akademisi untuk permasalahan pembangunan infrastruktur. Di negara-negara maju, jika pemerintah akan melaksanakan sebuah proyek yang akan berdampak besar seperti ini, maka secara bersamaan juga akan digelontorkan dana riset dibidang ini. Akademisi akan berlomba-lomba untuk mempublikasikan hasil penelitiannya terkait isu ini. Sehingga, perdebatan mengenai pro dan kontra bisa kita lihat dalam tataran ilmiah. Pemerintah bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan manfaat dan kerugian dari pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan pertimbangan ilmiah  dari publikasi yang ada.

Tentang kesalahpahaman mengenai Reklamasi  Jakarta dan Giant Sea Wall (GSW)

Kembali kemasalah salah paham terhadap perbedaan antara Reklamasi Jakarta dan GSW, sering sekali kita menemukan alasan yang tidak tepat ketika kita bersikap mendukung ataupun menolak Reklamasi Jakarta. Sering sekali juga kita melihat penjelasan ilmiah mengenai penolakan yang sebenarnya lebih tepat ditujukan untuk menolak GSW. Misalnya mahalnya biaya operasi pompa dan permasalahan stagnant water yang digunakan untuk menolak reklamasi, padahal hal tersebut adalah konsekuensi dari GSW bukan Reklamasi Jakarta. Demikian juga sebaliknya, akan sama tidak tepatnya dengan menggunakan permasalahan pengendalian land subsidence untuk mendukung pelaksanaan Reklamasi Jakarta.

Next..

Benarkah jika menentang Reklamasi Teluk Benoa maka seharusnya juga akan menentang Reklamasi Teluk Jakarta?

Menantang Reklamasi Jakarta

Reklamasi Jakarta selalu menjadi bahan perdebatan akhir-akhir ini. Perdebatan mengenai kebijakan yang memberikan ijin kepada para pengembang untuk membangun pulau-pulau buatan di pantai utara Jakarta ini berkembang dari masalah lingkungan, hukum dan juga masalah teknis. Sebenarnya tulisan ini tidak memiliki maksud apapun dibalik perseteruan pihak yang menantang dan mendukung reklamasi Pantai Utara Jakarta. Tulisan ini lebih karena banyak bertanya mengenai bagaimana jika reklamasi Jakarta ini memang harus dibatalkan? Apa saja konsekuensinya?

Seperti yang sama-sama kita ketahui, reklamasi teluk Jakarta sebenarnya sudah cukup lama dicanangkan dan telah menjadi kebijakan pemerintah melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Kepres ini dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kemudian pada era Presiden SBY, Kepres ini diperkuat melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2008 yang berisi aturan tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Salah satu alasan utama pengembangan wilayah Jakarta ke arah laut ini adalah masalah kebutuhan lahan. Dalam perkembangannya, Ibu Kota Republik ini membutuhkan lahan untuk pemukiman karena peningkatan jumlah penduduk Jakarta. Ketika Kepres 52 tahun 1995 dikeluarkan memang belum ada realisasi rencana reklamasi di utara Jakarta ini. Hal ini disebabkan investasi untuk membangun pulau buatan di utara Jakarta tersebut tidak feasible (layak) dari sisi investasi. Sehingga tidak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi disana. Kemudian seperti yang sudah tercatat dalam sejarah, pemerintahan Soeharto jatuh tiga tahun setelahnya. Namun kepres ini tidak pernah dicabut bahkan diperkuat oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2008. Kebetulan pada masa ini harga tanah di DKI melambung tinggi sehingga membuat investasi pengembangan pulau-pulau buatan di Jakarta tersebut menjadi layak seceara keekonomian.

Salah satu alasan lain adalah banjir di Jakarta yang semakin parah waktu itu. Penyebab kenaikan intensitas banjir Jakarta diyakini karena daerah Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur) sudah beralih fungsi menjadi daerah hunian (villa) sehingga mengurangi daerah resapan air. Sementara itu, tidak mudah bagi Pemprov Jakarta mengendalikan pembangunan didaerah tersebut. Karena kawasan Bopunjur berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Disisi lainnya, para pembeli vila dikawasan Bopunjur adalah orang Jakarta. Dengan demikian, Reklamasi pantai utara jakarta diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi kawasan yang merupakan daerah resapan air tersebut. Reklamasi diharapkan dapat mengubah kecenderungan orang Jakarta yang membeli property di dataran tinggi disekitar wilayah Jakarta, menjadi membeli property di pulau-pulau buatan.

Dari sisi teknis, perencanaan reklamasi utara Jakarta ini sudah dikaji pada era Gubernur Sutiyoso yang dikenal sebagai program “Greater Jakarta”. Kajian teknis ini dilakukan dari berbagai bidang, dari analisa terhadap dampak lingkungan, analisa dampak reklamasi terhadap overland flow di daerah hulu, analisa dampak yang akan timbul di daerah coastal dan masalah lain terkait utilitas yang sudah ada dikawasan pantai tersebut.

Harus diakui, secara teknis Reklamasi Jakarta ini akan menimbulkan dampak, baik itu terhadap daerah hulu atau biasa juga disebut sebagai upland area maupun daerah perairan pantai atau coastal-nya. Salah satunya adalah masalah kenaikan muka air banjir dikawasan hulu. hasil

Gambar berikut adalah hasil smulasi secara numerik dengan menggunakan metode Finite Element Method (FEM) untuk masalah upland di daerah sungai Kali Dadap, Cengkareng Drain dan Kali Angke. Simulasi ini dilakukan untuk curah hujan ekstrim, dimana kemungkinan curah hujan penyebab banjir atau yang dikenal sebagai probable maximum precipitation (PMP) untuk periode ulang 50 tahunan. Dari hasil simulasi ini dapat dilihat banjir di utara Jakarta tidak banyak berbeda antara sebelum dan sesudah dilaksanakan reklamasi. Namun, jika ditinjau terhadap kenaikan muka air banjir didaerah upland maka kita akan menemukan kenaikan muka air banjir. Tetapi kenaikannya hanya sekitar 7-12 cm. Angka ini juga tidak terlalu besar sehingga kondisi daerah genangan banjir juga tidak berubah. Simulasi yang sama juga sudah dilaksanakan pada lokasi-lokasi lain hasilnya juga menunjukkan hal yang sama. Kenaikan muka air banjir relatif kecil.

Selain itu, ada atau tidaknya reklamasi di Jakarta, tentu saja masalah banjir merupakan masalah yang tetap harus ditanggulangi. Salah satu solusinya adalah dengan pengerukan dan pelebaran penampang hidrolis sungai-sungai yang ada di Jakarta. Hasil simulasi dibawah ini menunjukkan kondisi muka air banjir di Jakarta jika dilakukan pelebaran dan pendalaman sungai. Dapat dilihat banjir di Jakarta berkurang drastis hanya dengan memperdalam dan sedikit memperlebar penampang sungai.

pengerukan

Hal lain yang dikhawatirkan masalah permasalahan didaerah coastal. Seperti permasalahan backwater atau peningkatan muka air banjir pada daerah estuary akibat muara sungai menjadi lebih jauh ke laut setelah dilakukan reklamasi dan juga masalah sedimentasi didaerah muara yang dikhawatirkan akan menghambat jalan air menuju kelaut.

Pada tahapan awal, sebuah kajian teknis reklamasi 17 pulau di utara Jakarta ini dilakukan oleh team akademisi yang diketuai oleh Prof. Dr. Hang Tuah (alm), seorang guru besar di program studi Teknik Kelautan-ITB. Kajian tersebut merekomendasikan agar reklamasi dibangun tidak menempel pada daeratan atau diberikan jarak minimal 200 m (atau dikenal sebagai lateral canal dalam istilah teknis) untuk mempertahankan sifat coastal dan menghindari peningkatan back water pada daerah muara. Berdasarkan studi tersebut, masalah backwater dapat diatasi dengan lateral canal ini. Sehingga sekarang kita dapat melihat pulau-pulau reklamasi tersebut memiliki jarak dengan daratan utama Jakarta.

Singkatnya, berdasarkan kajian teknis, bentuk dan konfigurasi yang ada saat ini sudah ideal untuk menghindari permasalah teknis. Selain itu, langkah-langkah penanggulangan untuk dampak negatif yang tidak dapat dihindari juga sudah dikaji secara mendalam dan komprehensif. Artinya, penanggulangan tidak saja hanya pada dampak akibat pembangunan pulau-pulau reklamasi tersebut, namun permasalahan yang memang sudah ada di Jakarta seperti masalah banjir yang sudah menjadi langganan DKI Jakarta. Hal ini lah yang membuat reklamasi Jakarta menjadi tambah menarik. Karena dengan Reklamasi, tidak hanya karena berhasil menarik minat investasi namun bisa diintergrasikan dengan pola kontribusi untuk mendukung rencana pemerintah dalam penanggulangan masalah banjir yang sudah menghantui Jakarta sejak lama dan juga untuk pembangunan infrastruktur lain seperti rusun dan infrastruktur jalan. Jadi sekali tepuk pemerintah dapat dua hal, investasi yang berarti devisa bagi negara dan juga kontribusi langsung berupa infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir dan lain sebagainya.

Lalu apakah rencana reklamasi sudah tidak ada dampak negatif sama sekali? Tentu saja ada. Dampak selalu akan ada ketika manusia melakukan kegiatan, terutama bagi lingkungan. Pembangunan Jalan, Jembatan, Pelabuhan bahkan pemukiman akan menimbulkan dampak bagi Lingkungan. Lalu apakah kita perlu berhenti membangun infrastruktur tersebut? Tentu saja tidak. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah, seberapa besar dampak negatif dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.

Sementara jika kita tinjau, menentang Reklamasi juga memiliki dampak. Mari kita berandai-andai Reklamasi Jakarta ini dihentikan. Kemungkinan paling ekstrim adalah seluruh ijin pulau dicabut dan pulau yang sudah dibangun harus dibongkar. Oke.. pertanyaannya adalah siapakah yang akan mendanai biaya pembongkarannya? Membongkar sebuah bangunan saja membutuhkan dana yang tidak sedikit apa lagi membongkar sebuah pulau. Pengembang pasti tidak mungkin akan mau mengeluarkan dana untuk itu. Bisa kita bayangkan kerugian yang harus mereka tanggung ketika semua ijin pulau-pulau yang sudah terbangun dicabut dan harus dibongkar. Ditambah jika harus dipaksa untuk mengeluarkan dana untuk membongkar pulau. Logisnya, mereka pasti akan memilih untuk menempuh jalur hukum dan bertarung di pengadilan. Secara nalar, kemungkinan pemerintah kalah dipengadilan besar. Selain itu, metode seperti apa yang akan diterapkan sehingga pembongkaran dapat dilakukan dengan tidak merusak lingkungan? Tanah yang sudah mengalami pemadatan tentunya tidak mudah untuk digali kembali menjadi lautan, pilihannya adalah dengan menggunakan peledak (blasting). Tentu saja ini akan jauh lebih membahayakan lingkungan.

Pilihan lainnya adalah, mencabut ijin-ijin pulau yang belum terbangun dan mengambil alih pulau-pulau yang sudah terbangun. Oke..mari berandai-andai opsi ini yang diambil. Semua pengembang pulau-pulau reklamasi yang sudah mengantongi ijin tentunya juga sudah mengeluarkan dana yang juga tidak sedikit. Minimal untuk melakukan studi amdal dan kajian teknis untuk mendapatkan ijin dari pemprov DKI. Studi atau kajian pengembangan pulau tersebut tentu saja tidak murah. Perbandingannya adalah biaya studi perencanaan dan perancangan atau desain gedung high risk saja membutuhkan biaya sampai milyaran Rupiah. Dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai kajian pengembangan pulau buatan ini bisa mencapai Triliunan Rupiah karena melibatkan survey di laut yang sangat mahal. Tentu saja mereka akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Sementara, mereka sebelumnya sudah mengikuti prosedur untuk mendapatkan ijin untuk membangun pulau-pulau tersebut.

Analoginya, jika kita membangun rumah tempat tinggal kita dan kita telah mendapatkan IMB . Kemudian kita juga sudah membayar arsitek untuk desain rumah kita. Kemudian karena pejabat yang mengeluarkan  ijin tersebut berubah pikiran, IMB yang sudah kita dapatkan dicabut. Apapun alasan pencabutan IMB tersebut, tentu saja kita tidak akan mudah untuk dapat menerimanya begitu saja. Hal yang sama tentunya yang akan dilakukan oleh para pengembang. Mereka akan melakukan perlawanan hukum terhadap pemerintah atas kerugian yang mereka alami. Kalau pemerintah kalah, artinya pemerintah wajib membayarkan kerugian para pengembang tersebut. Maka masyarakat Jakarta juga yang akan membayarkannya melalui pajak yang mereka bayar. Selain itu, pemerintah provinsi juga kehilangan dana yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk program-program yang membangun infrastruktur yang menggerakkan roda perkonomian.

Jikapun pemerintah menang, apalagi di Indonesia sepertinya hukum mengikuti selera pasar. Jika tekanan publik besar maka bisa saja pemerintah dimenangkan, meskipun jelas-jelas kesalahan ada dipihak pemerintah. Para pengembang pasti akan naik ke arbitrase internasional, terutama bagi pengembang yang berafiliasi dengan perusahaan asing. Selain itu, pencabutan ijin tentunya juga akan berdampak naiknya country risk negara ini. Hal ini tentu saja akan jadi ancaman bagi minat investasi karena tidak adanya kepastian hukum bagi mereka. Investasi menurun artinya lapangan pekerjaan juga akan menurun. Kembali masyarakat kecil yang akan terkena dampaknya. Hal ini yang menyebabkan mencabut sebuah Perpres atau Kepres tidaklah mudah.

Menentang dan menantang pencabutan ijin dan menghentikan Reklamasi Jakarta karena ini memiliki dampak negatif silahkan saja. Namun tentu saja perlu dijawab siapa yang akan membayarnya? Siapa yang paling dirugikan pada akhirnya? Tentunya masalahnya semakin rumit mengingat ijin reklamasi ini sudah dikeluarkan jauh sebelum masa pemerintahan sekarang.